Tim Editor
"Perlu tindakan cepat pemerintah untuk antisipasi dini. Eksekusi berbagai kebijakan dan program harus berjalan cepat," kata Ecky dikutip dari Antaranews, Jumat (17/7/2020).
Pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun baik di sisi pasokan maupun permintaan secara signifikan. BPS mencatat tingkat kemiskinan naik karena pandemi yang berdampak kepada ekonomi masyarakat.
Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019.
"Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi," ujar Ecky.
Baca juga: Novel Baswedan Beri Selamat ke Jokowi Setelah Penyerangnya Divonis
Lebih lanjut, angka ini hanya pada Maret dan angka kemiskinan yang dirilis BPS belum mencerminkan dampak pandemi sepenuhnya. Karena itu, Ecky meminta berbagai kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat, serta alokasi program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.
"Tidak boleh ada rakyat yang kelaparan karena tertundanya bantuan. Kita juga telah mendorong agar subsidi listrik dan elpiji untuk rakyat miskin tetap diberikan. Prioritas anggaran pemulihan ekonomi nasional harus untuk rakyat miskin dan menggerakkan kembali perekonomian rakyat," ujarnya.
Ecky menekankan perlunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan kebutuhan pokok agar tidak membebani daya beli rakyat.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan strategi agar Indonesia terhindari dari resesi seperti yang dialami Singapura, mencermati pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang diprediksi minus 4,3 persen pada triwulan kedua 2020.
"Triwulan kedua itu puncak dari pandemi khususnya April dan Mei, kita bersama mencegah wabah dengan PSBB," katanya ketika mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Strategi itu adalah sinergi kuat antara BI, pemerintah, otoritas terkait dan dunia usaha di antaranya dengan menerapkan protokol kesehatan ketika membuka sektor ekonomi agar tetap produktif tapi tetap aman.
Strategi kedua, kata dia, mempercepat realisasi anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi yang merupakan salah satu fokus pemerintah.
Selain itu, strategi lainnya adalah percepatan proses restrukturisasi kredit kepada dunia usaha, serta digitalisasi sistem pembayaran mulai dari penyaluran bantuan sosial, transaksi pemerintah daerah, hingga transportasi.
Dengan langkah tersebut, ia optimistis ekonomi Indonesia tidak masuk resesi hingga akhir tahun ini dan pada triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi akan membaik karena sejumlah indikator pada Juni ini mengalami perbaikan.
