Hati-hati Kritik DPR, Bisa Dipidana

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Sidang paripurna DPR (Merry/era.id)

Jakarta, era.id - Revisi UU No 17/2014 tentang MD3 sudah disahkan. Buat yang doyan kritik DPR maupun anggotanya, harap hati-hati. Anda bisa saja dipidana.

Aturan ini tertulis jelas dalam Pasal 122 huruf (k). Di situ tertulis, tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum apabila merendahkan kehormatan Dewan. 

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," bunyi pasal ini.


Salah satu pasal yang ada di UU MD3 (Merry/era.id)

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly yang hadir dalam sidang paripurna mewakili pemerintah itu menjelaskan, pasal tersebut tidaklah istimewa. "Itu silakan saja, itu biasa," kata Yasonna di Gedung DPR, Senin (12/2/2018).

Yasonna kemudian mengambil contoh Kongres di Amerika Serikat. Di negeri itu, jika berbohong di depan kongres, ada hukumannya. Ia menilai pasal tersebut serupa dengan banyak negara. 

"Di beberapa negara itu namanya contempt of court dan contempt of parlement itu biasalah tidak perlu pada pengadilan dan tidak sembarang orang mengubahnya," kata Yassona.

Menurut Yasonna, jika ada pihak yang tidak setuju dengan hasil revisi ini, silakan dilakukan uji materi melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi artinya begini, kalau tidak setuju ya sudah lah, merasa itu melanggar hak, ada MK, tidak apa-apa biar berjalan aja," tegasnya.

Ada 14 poin substansi yang ada di revisi UU MD3, yaitu:

1. Penambahan pimpinan MPR DPR dan DPD serta penambahan wakil pimpinan MKD

2. Perumusan kewenangan DPR dalam bahas RUU yang berasal dari presiden dan DPR maupun diajukan oleh DPD

3. Penambahan rumusan tentang pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara atau warga masyarakat secara umum yang melibatkan kepolisian

4. Penambahan rumusan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak mengatakan pendapat kepada pejabat negara

5. Menghidupkan kembali badan akuntabilitas keuangan negara

6. Penambahan rumusan tentang kewenangan dalam Baleg dalam penyusunan RUU tentang pembuatan laporan kinerja inventarisasi masalah di bidang hukum

7. Perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD

8. Penambahan rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 1

9. Pembahasan rumusan mekanisme pemanggilan WNI secara paksa dalam hal tidak memenuhi pemanggilan panitia angket

10. Penguatan hak imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas 

11. Penamabahan rumusan wewenang tugas DPD dalam pantau dan evaluasi raperda dan perda

12. Penamabahan rumusan kemandirian DPD dalam rumusan anggaran

13. Penambahan rumusan Badan Keahlian Dewan (BKD)

14. Penambahan rumusan mekanisme pimpinan MPR DPR dan alat kelengkapan dewan hasil pemilu 2014 dan ketentuan mengenai mekanisme penetapan 

Tag: md3 dpr superpower

Bagikan: