Tim Editor
Anies menyiratkan saat ini masih awal kepemimpinannya, sehingga masih tersisa banyak waktu untuk memenuhi janji tersebut.
"Iya ada (kontrak politik dengan buruh), karena itu kita akan laksanakan semuanya. Beri kita waktu agar kita bisa mengerjakan," kata Anies di Balai Kota Jakarta.
Menurutnya, ada hal-hal yang bisa dikerjakan dan diprioritaskan saat ini, ada pula yang harus menunggu di bulan-bulan berikutnya.
Terkait tudingan tidak memenuhi janji politiknya, Anies menyebut dirinya baru bertugas selama dua minggu saat pengambilan keputusan mengenai upah minimum provinsi (UMP), sedangkan waktu yang dimilikinya masih panjang. Anies berjanji tetap akan melunasi janji politiknya.
"Jadi kita akan tunaikan janji-janji kita. Kita bertugas di sini dari 2017-2022 jadi kita akan tunaikan semuanya,” janji Anies.
Meski demikian, mantan mendikbud itu menghargai para demonstran yang tertib dalam menjalankan aksi damai hari ini (11/10/2017). "Saya mengapresiasi bahwa teman-teman buruh menyampaikan aspirasinya dengan damai dan tertib," tutup Anies.
Saat ditanya mengenai penerapan gaji tanpa menggunakan PP No. 78 Tahun 2015, Anies memilih bungkam dan melangkah pergi.
Hari ini (10/11/2017) sejak pukul 11.00, ratusan buruh berdemonstrasi di depan Balai Kota Jakarta. Para buruh kecewa dengan keputusan Pemprov DKI menetapkan UMP DKI sebesar Rp3,6 juta. Mereka menuntut pemerintah menetapkan UMP di atas PP No.78 Tahun 2015, yakni sebesar Rp3,9 juta. Demonstran menilai Pemprov Jakarta ingkar janji akan memihak kaum buruh.
