Imunitas DPR Diperkuat, Takut KPK?

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Perubahan Revisi UU MD3. (dpr.go.id)

Jakarta, era.id - Pengamat Politik Al-Azhar Ujang Komarudin menilai penguatan hak dan kewenangan DPR di Undang-undang MD3 jadi bukti ketakutan terhadap KPK. Ujang menilai, penguatan ini terjadi setelah mantan Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka, kini sudah terdakwa, oleh KPK.

"DPR merasa ketakutan karena KPK sudah jelas menersangkakan Novanto, yang saat itu Ketua DPR dan orang kuat di ketua umum partai politik bisa menjadi tersangka oleh KPK," kata Ujang dihubungi era.id, Selasa (13/2/2018).

"Dengan ditersangkakan Novanto, anggota DPR ini berpikir matang bagaimana orang yang berkasus di DPR ini tidak terkena juga, baik kasus e-KTP atau lain sebagainya oleh karena itu maka mencari jalan yang lain, nah mungkin salah satu jalan itu membentengi dirinya dengan pasal-pasal tertentu dalam UU MD3," sambungnya.

Di sisi lain, Ujang menilai, revisi UU MD3 ini merupakan bentuk dari perlawanan DPR kepada KPK. Lantaran, DPR tidak mungkin melakukan revisi UU KPK, maka sebagai antisipasinya, DPR-lah yang diperkuat lewat UU ini.

"Kalau menyerang secara head to head kan tidak berani. Kenapa tidak berani? Ya karena banyak kecaman dari pengamat politik, pengamat hukum dan masyarakat. Bahwa DPR tidak bisa merevisi atau membubarkan KPK, karena KPK masih dibutuhkan," ujarnya.

Apalagi, tambah dia, revisi ini dilakukan bukan atas dasar keinginan masyarakat, melainkan kompromi untuk berbagi kekuasaan terkait jatah PDIP di pimpinan DPR.

"Ini yang menurut saya UU dibuat bukan untuk atau dasar keinginan masyarakat. Tapi atas dasar kepentingan anggota DPR sendiri. Ini tidak baik. Ada pasal juga yang telah dibatalkan oleh MK ini justru dihidupkan kembali. Sekarang apakah di DPR itu tidak ada orang hebat? sehingga ya logika politiknya menabrak ke sana-ke mari," tuturnya.

Di samping itu, Ujang menilai, DPR bukan merupakan lembaga penegak hukum. Dia mempertanyakan kewenangannya yang bisa melakukan pemanggilan paksa melalui kepolisian. Menurut dia, jika DPR merupakan lembaga bersih pasti semua bersedia dipanggil oleh DPR tanpa perlu dipaksa.

"Harusnya DPR kalau DPR itu sebagai lembaga yang dihormati masyarakat sebagai lembaga bersih yang bisa memberi contoh masyarakat dan sebagainya saya rasa masyarakat atau badan hukum atau siapa pun yang dimintai keterangan oleh DPR atau dipanggil oleh DPR pasti mereka akan datang tanpa harus dipaksa melalui kepolisian," terangnya.


(Infografis: era.id)

Tag: ketua dpr dpr superpower md3

Bagikan: