Tim Editor
Dalam pertemuan tersebut, APPI yang diwakili Firman Utina (Presiden APPI), Andritany Ardhiyasa (Wakil Presiden), Ponaryo Astaman (General Manager APPI), Hansamu Yama dan Ramdani Lestaluhu (Executive Committee APPI), James Silitonga (Legal Head APPI), dan M. Agus Riza (Legal APPI) menyampaikan dua poin penting terkait kesejahteraan para pemain.
Yang pertama, soal penunggakan gaji pemain. Menurut Firman Utina - yang baru menjabat Presiden APPI sejak 2017 - masalah tunggakan gaji sebenarnya sudah berhasil diperbaiki selama musim kompetisi 2015-2016. Tapi, di musim berikutnya ada kasus yang muncul ke permukaan.
"Ada satu di Gresik United, yaitu penunggakan gaji di tiga bulan terakhir tahun 2017," kata Firman seperti dilansir dari situs Kemenpora, Selasa (20/2) kemarin.
Yang kedua, berkaitan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai salah satu dari empat negara yang berperan sebagai pilot project Badan Pengadilan Sepakbola atau National Dispute Resolution Chamber (NDRC). NDRC merupakan sebuah badan peradilan yang khusus menangani sengketa kontrak yang terjadi antara pihak klub dengan pihak pemain.
Imam berharap, NDRC bisa berjalan lebih cepat untuk melindungi hak dan kewajiban pemain, karena saat ini di Indonesia belum ada jaminan asuransi untuk pemain sepak bola. Sebagai contoh, meninggalnya kiper Persela Lamongan, Khoirul Huda beberapa waktu lalu menjadi sorotan dunia karena tidak adanya asuransi yang meng-cover Khoirul.
Kebijakan ini juga akan Imam terapkan pada semua cabang olah raga sehingga para atlet tidak perlu lagi bingung memikirkan masalah asuransi dan lebih fokus dalam berkarier.
"Saya harap ini tidak hanya menjadi regulasi atau kesepakatan menteri, tetapi harus ada paling tidak Permenpora (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga) untuk mengikat sehingga menjadi pintu masuk, minimal BPJS. Bagi saya ini hal yang sangat serius dan harus segera ada legalitas resminya. Saya harap paling tidak tiga bulan ke depan perumusannya sudah clear," tandasnya.
