Tim Editor
"Setelah kita bekerja sama dengan banyak pihak, akhirnya kita mengenakan yang tadinya satu juta lebih, PNBP Rp225.000, kita kenakan hanya Rp100.000 per orang," jelas Budi dilansir dari dephub.go.id, Minggu (25/2/2018).
Kendati tengah menerapkan harga murah untuk penbuatan SIM A, Budi menjamin proses ini tidak mengurangi persyaratan keselamatan. Proses ini juga tetap dikenakan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Uang itu diambil dari Corporate Social Responsibility (CSR) swasta dan tidak dibebankan kepada peserta.
"Dari Kementerian Perhubungan mensubsidi sebagian kecil, kemudian banyak dibantu juga oleh program CSR dari beberapa perusahaan swasta," tutur Budi.
Budi juga menambahkan, pembuatan SIM A yang disubsidi oleh Kemenhub ini akan dilaksanakan pada waktu tertentu. Untuk itu, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan program ini selama masih masih berlangsung.
"Kalau waktu sudah berakhir, pengurusan SIM A Umum akan kembali dilaksanakan di SATPAS SIM masing-masing Polda sesuai dengan ketentuan," imbuh Budi.
Dalam program ini, Budi juga berharap agar perusahaan aplikasi taksi online turut mendukung pembuatan SIM A Umum bersubsidi yang rencananya digelar di beberapa kota di Indonesia.
"Selanjutnya juga akan dilakukan di Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Makassar," tutur Budi.
Selain membahas mengenai pembuatan SIM A bersubsidi, Kemenhub tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait penyiapan dashboard angkutan online ini.
Dashboard ini yang nantinya berisikan identitas kendaraan, dan akun angkutan onlinenya. Sehingga, secara real time pergerakan taksi online ini bisa diketahui.
"Soal dashboard saya sedang berdiskusi dengan Kementerian Kominfo, dashboard itu seyogyanya ada koordinasi yang lebih intens dengan Kemenhub supaya kita tau jumlahnya berapa, apa yang dilakukan, di mana saja," jelas Budi.
