Tim Editor
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, ruang diskursus pencalonan presiden yang terjadi belakang ini semata-mata hanya terjebak soal elektabilitas figur.
Padahal gagasan harus diarahkan kepada hal yang lebih esensial, yakni mengenai apa yang menjadi titik lemah dan pekerjaan rumah pada masa pemerintahan saat ini.
Menurut Donal, titik lemah pemerintahan Presiden Joko Widodo kini adalah ketimpangan antara infrastruktur fisik dengan infrastruktur hukum dan demokrasi, sehingga supremasi hukum yang berdaulat belum tercapai.
Hal itu menurutnya menjadi sisi ketidakpuasan publik. Salah satu ketimpangan tersebut dapat dilihat dari angka corruption perseption indeks (CPI) Indonesia yang mengalami stagnansi.
"Sekalipun Jokowi membangun infrastruktur di mana-mana di seluruh Indonesia, tetapi ada infrastruktur hukum dan demokrasi yang tidak kunjung dibangun secara lebih baik dan terjadi kesenjangan," ujar Donal, Selasa (6/3/2018).
"Jika Jokowi ingin berkontestasi di Pemilu 2019-2024 ruang ini menurut saya yang harus segera diisi, sebagai jawaban atas ketidakpuasan masyarakat terhadap titik lemah atau evaluasi selama empat tahun Jokowi bekerja," tutur dia.
ICW memandang setidaknya ada tiga syarat capres dan cawapres yang ideal dari aspek demokrasi dan penegakan hukum, yakni haruslah sosok bersih dan negarawan; memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten; serta berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis.
"Harus mulai menggeser perhatian kepada sektor hukum dan demokrasi yang kemudian cenderung terpinggirkan," kata dia.
