DPR Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi dengan Menterinya

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. (setkab.go.id)

Jakarta, era.id - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta Presiden Jokowi memperbaiki koordinasi dengan jajaran menterinya. Hal itu didasari adanya keengganan presiden menandatangani UU MD3 yang sudah disahkan dalam paripurna DPR.

"Barangkali ke depan diperlukan koordinasi yang jauh lebih intens, lebih matang. Sehingga manakala Menkumham mewakili presiden sudah betul-betul sesuai dengan ide, sesuai dengan keinginan dan cita-cita dari presiden," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018)

Agus mengatakan, mekanisme pembuatan UU tersebut jelas melibatkan unsur pemerintah yakni Menkumham Yasonna Laoly dan DPR. Dia menambahkan, seharusnya sebelum datang ke DPR, Menkumham sudah punya titik terang dengan Presiden sehingga bisa sama-sama sepakat.

Kalau saat ini UU MD3 menuai polemik dari masyarakat, lanjut Agus, itu akibat koordinasi yang tak berjalan baik antara Presiden dengan menterinya.

"Sehingga koordinasi sebelumnya harus betul-betul tuntas, apa yang harus dilaksanakan di dalam rapat paripurna," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo belum menandatangani Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), meskipun DPR sudah mengesahkan revisi UU tersebut sejak 12 Februari 2018.

Dia bahkan berencana membatalkan sejumlah pasal yang dinilai kontroversial seperti pasal tentang hak imunitas DPR dan hukuman dipidana bagi pengkritik DPR, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Saya sudah perintahkan untuk mengkaji apakah tanda tangan atau tidak tanda tangan, ataukah dengan Perppu," ujar Jokowi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3).


(Infografis/era.id)

Tag: md3 jokowi ketua dpr dpr superpower

Bagikan: