Tim Editor
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika. Dirinya mengatakan sosok calon wakil presiden haruslah dari kalangan partai politik.
"Yang pasti untuk mendaftarkan calon presiden itu lewat partai dan gabungan partai politik bukan lewat perusahan atau gabungan perusahaan. Itu syarat mendaftar yah," ucap Pasek saat dihubungi era.id, Jakarta (15/3/2018).
Kendati demikian, Pasek tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari Jokowi akan memilih pasangan di luar partai politik. Terlebih bukan mereka yang berlatar belakang parpol.
"Saya kira pasangan itu bisa siapa saja. Kan tergantung Pak Jokowi, siapa pun menurut Pak Jokowi tepat. Kan gitu, tapi kalau Hanura menawarkan Pak Wiranto, nanti partai lain menawarkan siapa nanti akan dikaji bersama-sama," jelasnya.
Menurut Pasek, akan lebih baik jika sosok pendamping Jokowi tidak kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Sehingga pelaksanaan pemilu di tahun berikutnya benar-benar menghadirkan sosok-sosok muda.
"Jadi biar adil itu memang paling bagus pasangan Pak Jokowi itu, orang yang sudah 5 tahun lagi tidak akan maju di 2024. Sehingga anak-anak muda semua dalam start titik nol yang sama, untuk maju mau pengusaha atau yang lain karena banyak juga pengusaha masuk politik," jelasnya.
"Kita menawarkan bantuan karena desain dari 2024 nanti semua presidennya baru. Kalau hari ini Pak Jokowi berpasangan dengan Cak Imin berarti yang akan datang Cak Imin adalah calon presiden terkuat, PDIP mungkin enggak akan terima. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Mba Puan atau Prananda sekarang, enggak akan masuk akal juga masa PDIP sama PDIP," lanjutnya.
Pasek menambahkan jika anak muda ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024, haruslah mereka bergabung ke dalam struktur keanggotaan partai politik. Bukan hanya memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan kampanye.
“Jangan hanya mau pakai kendaraan partai politik. Tapi enggak mau bangun partai politik," tutupnya.
