Tim Editor
Mahyudin menanggapi dingin wacana pergantian tersebut. Menurutnya, pergantian itu bukan bentuk penyegaran, melainkan sudah direncanakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sebagai reward untuk Titiek karena mundur dalam bursa calon ketua umum.
“Bahwa ada rumor (waktu munaslub) bargaining politik. Mbak Titiek mau maju (jadi Ketua Umum Golkar). Airlangga pengennya aklamasi supaya (Mbak Titiek) tidak maju, bargaining-nya begitu,” kata Mahyudin.
Mahyudin menyebut bahwa Airlangga sudah menyetujui pergantian dirinya dengan Titiek Soharto. Kendati demikian, dia mengaku tak pernah mengatakan setuju, bahkan didatangi Airlangga untuk dimintai persetujuan.
Kalau pun ada pergantian, kata Mahyudin, harus mengacu pada Undang-Undang MD3 terkait peraturan pergantian pimpinan MPR RI. Pergantian juga tidak bisa memakai mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 pasal 17 ayat (1) pergantian pimpinan MPR harus memenuhi tiga unsur. Pertama, meninggal dunia. Kedua, mengundurkan diri. Ketiga, diberhantikan karena berhalangan tetap.
"Jadi kalau memenuhi unsur-unsur itu, situ bunuh saya dulu, matikan saya. Bisa saja pas saya pulang ini ditabrak kan bisa saja," ujarnya.
Mahyudin pun mengaku telah melaporkan masalah ini kepada Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, agar ada jalan tengah terkait polemik pergantian tersebut.
Menyadari ada pelawanan dari kadernya itu, Airlangga Hartarto mengunjungi kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan untuk membahas pergantian Mahyudin dari pimpinan MPR.
Menteri Perindustrian RI ini menyebut bahwa Mahyudin menerima keputusan partai mengenai pergantian dirinya dari posisi ketua MPR. Menurut Airlangga, tidak ada yang mengganjal dari pergantian tersebut. Bahkan, komunikasi dilakukan seperti biasanya.
“Ah enggak (nolak), saya dua hari lalu ketemu Pak Mahyudin enggak begitu. Kita udah ketemu kok. Ya tidak ada yang mengganjal proses harus dilalui,” kata Airlangga.
Menanggapi hal itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan enggan ikut campur terkait internal partai berlambang beringin tersebut. Menurut dia, pergantian tersebut merupakan hak Partai Golkar.
“Soal pimpinan MPR itu haknya Partai Golkar, sebagaimana saya haknya PAN kami hormati, kami hargai, tentu proses sekarang sedang berproses nah kita tunggu,” tuturnya.
Pasca lengsernya Setya Novanto sebagai pimpinan di partai berlambang pohon beringin, jabatan Ketua Umum Partai Golkar menjadi rebutan. Tak hanya Airlangga, Titiek, Nurdin Halid, Azis Syamsudin hingga Priyo Budi Santoso ikut mendaftar.
