DPRD Sumut Cetak Rekor Baru Korupsi

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id  - Penetapan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka penerima suap dari bekas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, sangat mengejutkan. Pasalnya, jumlah DPRD Sumut yang jadi tersangka mencapai 38 orang. Rekor baru nih.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi penetapan tersangka itu. Agus mengatakan, beberapa hari lalu dia dan pimpinan KPK lainnya menandatangani surat perintah penyidikan terkait kasus yang membelit oknum anggota DPRD Sumut tersebut
 
"Saya beberapa hari yang lalu tanda tangan banyak sprindik untuk DPRD Sumut," kata Agus.

Dalam surat itu, tertulis adanya 12 sprindik yang diterbitkan KPK untuk 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 yang dibuat pada 28 Maret 2018. Sejumlah tersangka merupakan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019.

Para tersangka diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, terkait fungsi dan kewenangan sebagai anggota dewan di periode tersebut.

Adapun Gatot yang merupakan politikus PKS sudah menjadi tersangka dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK.

Baca Juga: Gratifikasi, Budaya atau Kebiasaan?

Selain suap untuk anggota DPRD, Gatot juga terjerat kasus suap hakim PTUN Medan, kasus suap mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Patrice Capella, dan korupsi dana hibah serta bansos Sumatera Utara tahun 2012 yang ditangani Kejaksaan Agung.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah memvonis Gatot tiga tahun penjara untuk kasus suap hakim PTUN Medan selama tiga tahun penjara. Sedangkan untuk korupsi dana bansos, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan menghukumnya enam tahun penjara.

APBD gate

Selain di Sumut, kasus korupsi yang menyandung banyak anggota DPRD juga terjadi di Kota Bogor. Dalam kasus korupsi dana APBD 2002 sebesar Rp6,8 miliar dari anggaran penunjang kegiatan dan anggaran biaya tambahan DPRD dengan tersangka Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat.

Achmad Ru’yat diduga korupsi saat menjadi Wakil Ketua DPRD periode 1999-2004. Achmad Ru’yat yang merupakan politikus PKS itu merupakan salah satu dari 45 anggota DPRD Kota Bogor yang tersandung dalam kasus korupsi dana senilai Rp 6,8 miliar. 

Baca Juga : Kepala Daerah Korupsi, KPK Kasihan

Sebanyak 32 anggota DPRD Kota Bogor di antaranya divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp120 juta oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, Bandung. 

Sedangkan Achmad Ru'yat divonis bebas pada 8 September 2011 sesuai putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat.

Korupsi di Papua Barat

Sebanyak 44 anggota DPRD Papua Barat diduga korupsi dana APBD. Korupsi bermula pada 2010 saat Pemprov Papua Barat menyetorkan Rp100 miliar kepada BUMD. Dari anggaran itu, sebesar Rp22 miliar beralih ke kas Sekretaris Daerah dan kemudian mengalir ke kantong pribadi anggota DPRD.

Berdasarkan penyidikan, 44 anggota DPRD Papua Barat ditetapkan jadi tersangka. Namun Mahkamah Agung (MA) memutuskan melepaskan 31 anggota DPRD Papua Barat yang sebelumnya divonis bersalah dengan hukuman berbeda.


 

Tag: korupsi bakamla kpk

Bagikan: