Tim Editor
Menurut Sandi, pembiayaan pembangunan rumah DP nol rupiah yang menggunakan dana APBD itu akan lebih banyak dibebankan pada mitra dengan bobot 80 persen, baik itu BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
"Enggak semua target hunian rumah Sandi di-cover APBD," tutur Sandi di Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemprov telah pasang target, bahwa dalam waktu lima tahun, mereka akan membangun 250.000 unit rumah DP nol rupiah. Dengan target itu, artinya setiap tahun pemprov wajib membangun setidaknya 50.000 unit rumah.
Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah pusat akan membantu mengerjakan 20 persen dari target yang ditentukan, atau membangun 10.000 unit setiap tahunnya.
"Kalau dengan pemerintah, tentunya kita harus lihat hukumnya seperti apa. Kalau di atas lahan yang bisa kita jual dalam bentuk konsep rumah DP nol rupiah ini," kata Sandi.
