Tim Editor
Rumah DP nol rupiah menjadi salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno dalam memberi rumah layak huni kepada warga yang tidak mampu. Sandiaga sempat berujar, dalam setahun akan membangun 50.000 unit rumah DP nol rupiah untuk mengejar akumulasi kekurangan pengadaan (backlog) rumah di Jakarta yang mencapai 302.000 unit.
"Apakah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani dapat menyediakan lahan dalam waktu singkat? Proses pembebasan lahan itu kan memakan waktu," kata Bestari kepada era.id lewat sambungan telepon, Selasa (3/4/2018).
Bestari meminta SKPD terkait dapat meyakinkan DPRD DKI bahwa pembangunan 50.000 unit rumah Dp nol rupiah merupakan hal yang dapat dicapai. Selain itu, Bestari juga mencatat, sejauh ini Pemprov DKI tidak memiliki skema pembayaran yang jelas dalam mengadakan program rumah DP nol rupiah.
"Skema pembayarannya juga tidak jelas, nanti ketika dibahas di fraksi-fraksi kami akan tanyakan detailnya," ujar Bestari.
Sebelumnya, Pemprov DKI berencana memberikan tempat tinggal murah dan terjangkau bagi 250.000 warga dengan penghasilan berkisar Rp4 juta-7 juta. Dengan program rumah DP nol rupiah, Anies dan Sandi menargetkan bisa memangkas hingga 80 persen dari backlog itu selama berkuasa dari 2017–2022.
Sehingga, setiap tahun Pemprov DKI menargetkan bisa mengadakan 50.000 unit rumah dalam bentuk rumah susun sederhana (rusuna), dengan harga mengikuti patokan harga rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi versi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), yang di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) berkisar antara Rp302–345 juta/unit.
