Tim Editor
Dalam surat tersebut dikatakan, seiring berjalannya integrasi di kawasan Asia Tenggara saat ini, maka jaminan HAM harus masuk dalam semua pilar dan sektor di organisasi ASEAN.
"Selain itu, ASEAN juga harus menguatkan mandat bagi badan-badannya untuk memberi perlindungan, jika perhimpunan ini ingin dipandang kredibel dan berpikiran terbuka," kata Ketua APHR Charles Santiago dalam rilis yang diterima era.id, Rabu (25/4/2018).
Charles menerangkan surat tersebut dikeluarkan di saat terjadi serangkaian kemunduran bagi demokrasi dan HAM di Asia Tenggara dalam setahun terakhir.
The 32nd ASEAN Summit kicks off in #Singapore this week! Stay tuned to our social media pages for updates! #ASEANCommunity pic.twitter.com/4FnsG0Csfb
— ASEAN (@ASEAN) April 24, 2018
APHR menyoroti sejumlah situasi memprihatinkan berkaitan dengan HAM di beberapa negara ASEAN, di antaranya kampanye militer yang brutal di Myanmar terhadap minoritas Rohingya, serangan atas kebebasan masyarakat sipil dan oposisi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kamboja, dan serangan atas kebebasan pers oleh pemerintah-pemerintah di beberapa kawasan di Asia Tenggara.
"Sungguh mencemaskan bahwa ASEAN berdiam diri di tengah bertambahnya permasalahan itu dan bahwa mekanisme-mekanisme seperti AICHR dan ACWC masih belum memadai atau tidak memiliki cukup mandat untuk membahas hal-hal itu secara tepat," imbuh Charles.
Anggota Dewan APHR Eva Kusuma Sundari menambahkan, pentingnya menangani masalah-masalah keamanan seperti ini, termasuk hal-hal terkait kurangnya akuntabilitas dan ketaatan pada hukum di dalam negeri, khususnya masalah Rohingya.
"Beberapa minggu belakangan ini, Malaysia dan Indonesia telah menyaksikan berdatangannya perahu-perahu mengangkut orang Rohingya yang lari dari persekusi berkepanjangan di Myanmar, ini jelas menjadi keprihatinan bagi kawasan. ASEAN dapat menghentikan krisis ini, tetapi pembahasan perlakuan buruk atas HAM ini harus sejalan dengan aneka tantangan keamanan terkait negara-negara anggota," ucap Eva.
