Tim Editor
Hal itu dikatakan, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sekaligus Deputi VI Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo. Penyelesaian PSN tadi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 58 tahun 2017.
"Kita melakukan evaluasi tahun 2018, ternyata dari 245 PSN ini ada 10 yang sudah selesai. Sehingga total dari 2016 dan 2017 ini ada 30 proyek strategis nasional sudah selesai," kata Wahyu dalam diskusi Progress Proyek Strategis Nasional 2018 di gedung Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).
Dikatakan Wahyu, pihaknya masih terus melakukan evaluasi atas PSN yang ada saat ini. Dari evaluasi yang berjalan itu, rencananya ada 14 PSN yang dilepaskan statusnya. Pelepasan status itu, kata Wahyu, dilakukan karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
"Kalau proyek itu dilepaskan statusnya PSN inikan tetap menjadi anggota dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Artinya itu tetap akan dilaksanakan. Bukan berarti proyek itu dilepaskan statusnya terus berhenti, tidak," katanya.
Wahyu menambahkan, pengentasan PSN tak melulu lancar. Karena itu, pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infastruktur Prioritas (KPPIP). Komite ini dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
"Peran dari KPPIP, koornya itu adalah mencoba untuk mendorong penyelesaian-penyelesaian masalah agar supaya rencana yang sudah disiapkan itu bisa tercapai," kata dia.
