Tim Editor
"CFD bukan ajang untuk kegiatan untuk kegiatan berpolitik dan sudah ada Pergubnya. Pergubnya kan sudah ditandatangani Pak Basuki. Saya saja waktu pilkada enggak pernah bikin kegiatan di sana. Enggak bisa itu," sebut Sandi di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).
Pelarangan kegiatan politik di area CFD tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), yang menyatakan area car free day harus bebas dari kegiatan politik.
Atas dasar itu, Sandi menyebut CFD harus menjadi tempat yang dapat digunakan semua masyarakat. Oleh karenanya, ia akan memanggil pihak yang terkait dengan pengelolaan CFD untuk mengevaluasi kejadian bermuatan politik di CFD kemarin.
"Hari ini setelah rapim saya akan panggil seluruh pihak terkait, terkait dengan pengelolaan CFD untuk memastikan ke depan tidak ada penggunaan CFD sebagai ajang atau tempat ruang masing-masing kubu menyampaikan pesan-pesan politiknya," ungkap Sandi.
Kendati demikian, Sandi masih akan memverifikasi video keributan yang beredar di media sosial saat CFD tersebut.
"Kita mau verifikasi dulu, karena di situ ada beberapa dinas yang menangani CFD. Karena hanya video-videonya kita enggak bisa (tindak). Yang masuk itu harus didata juga oleh Smart City. Yang mana yang betul video atau editan. Itu yang harus kita lihat," tambahnya.
Baca Juga : Ada Persekusi Politik di Car Free Day
Beredar di media sosial sebuah video sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan buliying terhadap tiga orang yang mengenakan kaus bertuliskan #DiaSibukKerja.
Belum diketahui ke mana afiliasi politik tiga orang yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja tersebut. Namun sejumlah netizen menduga mereka adalah pendukung calon petahana Presiden Joko Widodo.
Video berdurasi satu menit itu jelas memperlihatkan tindakan tidak etis yang dilakukan sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019Ganti Presiden.
