Jangan Salah Kaprah soal Aturan Netralitas ASN

Tim Editor

PNS (Sumber: Istimewa)

Jakarta, era.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan ingin masyarakat enggak salah kaprah menangkap sejumlah peraturan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dalam Pemilu 2019.

Menurut Abhan, peraturan tersebut bukan perampasan hak seorang ASN sebagai warga negara sebagaimana dikhawatirkan banyak ASN. Sebab, dalam peraturan itu, setiap ASN tetap mendapatkan hak-hak dalam menikmati pesta demokrasi.

Peraturan itu, dikatakan Abhan enggak melunturkan hak pilih ASN. Hanya saja, netralitas harus tetap dijaga. Artinya, ASN enggak boleh terpengaruh dengan tekanan politis di lingkup kerja mereka, apalagi terlibat dalam politik praktis. Haram hukumnya.

Andai terpaksa menghadiri sebuah kampanye, ASN dilarang mengenakan atribut partai politik mau pun atribut berkaitan dengan tugas hariannya sebagai ASN. Nah, kalau pakai atribut saja dilarang, kebayang dong apa yang terjadi kalau ASN ikut-ikutan memobilisasi massa?!

"Ketika dia datang ke kampanye ya sah-sah aja karena dia punya hak pilih. Dia kan perlu mendengarkan visi misi dari paslon itu," ujar Abhan.

Abhan menegaskan, netralitas ASN ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).



"Aturan pokoknya, PNS harus netral. Bukan merampas hak, dia masih punya hak pilih, dia masih bisa mendengarkan kampanye," kata Abhan di Kantor Bawaslu, Senin (7/5/2018).

"Netralitas ASN memang diatur di UU maupun di peraturan, maupun surat edarannya dari Menpan RB yang jelas bahwa bagi PNS adalah netralitas harga mati," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan larangan ASN masuk dalam ranah politik praktis yang diatur dalam Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Surat tersebut telah dikirm kepada para pejabat negara mulai menteri kebinet kerja hingga gubernur, bupati dan walikota untuk dilaksanakan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebut, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Tag: pemilu 2019

Bagikan: