Tim Editor
ERA.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran seluruh kementerian dan lembaga pada 2021 harus mengalami refocusing anggaran akibat lonjakan kasus COVID-19 Varian Delta. Meski begitu, dia memastikan anggaran untuk MPR RI akan tetap didukung sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI dari unsur DPD RI Fadel Muhammad yang menilai Sri Mulyani tak memperhatikan anggaran lembaganya, sebab semakin menurun padahal pimpinan MPR RI jumlahnya bertambah.
"Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian lembaga harus dilakukan refocusing empat kali," kata Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip dari akun Instagramnya @smindrawati pada Rabu (1/12/2021).
Sri Mulyani menjelaskan, refocusing anggaran kemenerian dan lembaga itu digunakan untuk membantu penanganan COVID-19 seperti klaim pasein yang melonjak sangat tinggi, askelerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," kata Sri Mulyani.
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan anggaran untuk pimpinan MPR RI akan disesuaikan dengan mekanisme APBN. Kementerian Keuangan juga menghormati seluruh kementerian dan lembaga tanpa membeda-bedakan.
"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Terkait dengan tudingan dirinya kerap membatalkan rapat bersama MPR RI, Sri Mulyani menjelaskan undangan rapat tersebut bersamaan dengan rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Undangan dua kali tanggal 27/Juli/2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," paparnya.
Ke depannya, Sri Mulyani memastikan kementeriannya akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak, khususnya dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.
Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena dinilai tidak etik dan tidak cakap mengatur kebijakan pemerintahan.
"Atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," ujar Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan DPD RI Fadel Muhammad.
Desakan ini berawal dari kekecewaan MPR RI terhadap sikap Sri Mulyani yang tidak memperhatikann anggaran MPR RI. Menurut Fadel, anggaran MPR RI justru semakin turun, sedangkan jumlah pimpinan saat ini ada 10 orang.
Masalah ini, menurut Fadel, juga sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Saat itu dirinya dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang datng langsung menghadap Presiden Jokowi.
"Kita minta Presiden, anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuma empat orang, sekarang sudah 10 orang kok malah lebih turun," kata Fadel.
"Saya ini wakil ketua MPR bidang anggaran, dengan bapak Bambang bicara dengan Mensesneg, bilang ke menteri keuangan tetapi dia acuhkan," imbuhnya.
