Tim Editor
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai anggaran yang diajukan Polri masih dalam batas wajar. Menurutnya, prioritas utama Pilkada adalah keamanan.
"Untuk konsolidasi demokrasi politik itu, tidak bisa diukur oleh uang," ujar Tjahjo usai peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Hotel Grand Sahid, Jakarta (28/11/2017).
Tjahjo mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal pemilu. Agar fungsi keduanya efektif, stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi prioritas utama.
"Kalau (anggaran) kepolisian tinggi wajar, kuncinya di stabilitas, kalau stabilitas tidak terjaga bagaimana KPU mau kerja, bagaimana bawaslu mau kerja," lanjutnya.
Menurut Tjahjo, preferensi itu sesuai dengan anjuran Presiden Joko Widodo yang meminta Pilkada serentak di tahun depan berjalan tertib.
"Arahan bapak Pesiden kepada pemerintah, satu stabilitas harus terjaga dengan baik kalau tidak ini akan mengganggu tingkat partisipasi masyarakat untuk mendapat hak pilih.
Hal lain yang perlu diantisipasi adalah bentuk pemberian suap untuk menghalangi hak pilih masyarakat. "Yang kedua, jangan sampai ada politik uang (money politic)," lanjut Tjahjo.
