Tim Editor
"Saya kira restu Presiden ini telah diberikan, dan tentu tidak bermaksud Bapak Presiden intervensi proses politik internal Partai Golkar,” kata Ace, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Menurut Ace, secara etika, Airlangga memang harus meminta persetujuan Jokowi jika ingin memimpin Golkar karena saat ini dia menjabat Menteri Perindustrian.
Ace tidak menjawab gamblang saat ditanya apakah posisi Airlangga sebagai menteri menjadi alasan dia dinilai layak memimpin Golkar.
"Itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Jokowi sendiri karena beliau yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri," ujar Ace.
Desakan pergantian Ketua Umum Partai Golkar menguat setelah Novanto menjadi tersangka dan ditahan KPK terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. Namun Novanto menolak lengser sebagai ketua umum dan Ketua DPR RI hingga ada putusan praperadilan atas status tersangkanya.
Saat ini, Sekretaris jendera Partai Golkar Idrus Marham menjadi pelaksana tugas ketua umum hingga ada putusan praperadilan yang diajukan Novanto.
