Tim Editor
"Media besar seperti televisi harus membangun kesadaran bersama untuk tidak mengajak atau melibatkan ustaz yang terafiliasi dengan paham radikal," ujar Abdul Moqsith, dikutip dari Antara, Rabu (30/5/2018).
Menurut dia, media massa harus sadar dampak negatif jika narasumber yang diduga menyebar paham radikal terus diberi ruang menyampaikan pemahamannya kepada masyarakat.
"Media televisi harus menghujani kesadaran masyarakat akan toleransi, dan hidup ber-Bineka Tunggal Ika karena media televisi masih menjadi rangking pertama dalam memengaruhi opini publik," ujar dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Untuk menghalau propaganda radikalisme dan terorisme melalui media sosial, menurut dia, Indonesia diuntungkan karena memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat digunakan untuk menangani ujaran kebencian dan menangkal radikalisme.
"Begitu ada ujaran kebencian, ada penegakan hukum. Jangan sampai ujaran kebencian yang di dalamnya ada ideologi terorisme berujung pada tindakan terorisme," kata Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdatul Ulama ini.
Baca Juga: Mengendus Paham Radikalisme di BUMN
Untuk itu, menurut dia, UU ITE harus dipergunakan seefektif mungkin terutama untuk membuat efek jera bagi orang-orang yang ingin menyebarkan ujaran kebencian. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga harus dapat menghentikan pergerakan kelompok radikal di media sosial agar pertumbuhannya dapat terus ditekan hingga hilang.
"Tidak mudah membentengi NKRI dengan pulaunya yang sangat banyak, masyarakatnya yang beragam, sukunya yang beragam karena Indonesia ini bisa dimasuki oleh paham apa saja, mulai dari yang kanan sampai yang kiri," ujarnya.
Baca Juga: Radikalisme Akar Terorisme di Indonesia
