Tim Editor
Melihat jumlah ini, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, BNPT butuh satu Lapas khusus untuk napi teroris agar program deradikalisasi terpusat satu pintu.
"Makanya dibutuhkan satu Lapas yang khusus sekarang sedang dibangun di Nusakambangan dan Kapolri juga sudah minta dibangun baru di Cikeas untuk pengganti yang di Mako Brimob," katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Menurut dia, dengan Lapas yang terpusat dan khusus untuk napi terorisme, BNPT bisa melibatkan lebih banyak stakeholder untuk program deradikalisasi, di antara seperti ormas Islam Muhammadiyah dan NU, psikolog serta dari kalangan akademisi.
Selain itu, kata Suhardi, konsep tahanan napi terorisme pun harus berbeda dengan Lapas pada umumnya. Menurut dia, perbedaan itu harus diukur berdasarkan tingkatan paparan radikalisme dari tingkatan paling bawah hingga yang paling tinggi.
"Sehingga treatment kita jelas. Jangan sampai nanti kita berikan ulama yang ada di bawahnya. Bisa berbalik (terpapar)," ucapnya.
Di sisi lain, Suhardi mengungkap, bahwa program deradikalisasi kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal itu, katanya, lantaran masyarakat belum paham tugas dan fungsi BNPT berbeda dari aparat penegak hukum.
"Bahkan kami masuk saja kadang-kadang masih sangat resisten ya, masyarakat belum bisa membedakan antar BNPT dan densus," terangnya.
