Tim Editor
Tapi, dia menegaskan, akan ada hukuman yang tegas untuk Penyedia Otobus (PO) yang ngeyel menjalankan bus yang tak layak tersebut. Salah satu hukumannya adalah pencabutan izin beroperasi.
"Kalau mereka ngepos di kandangnya enggak ada hukuman. Tapi kalau dia keluar ya kita kasih hukuman,” kata Budi Karya di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).
"Hukumannya, pertama kita hilangkan izin trayeknya. Tapi kalau sudah masif, izin PO-nya kita cabut," imbuhnya.
Dia menambahkan, sudah ada beberapa PO yang dihukum karena menjalankan bus yang tidak layak. Meski begitu, dia menerangkan, belum ada penurunan yang signifikan terkait jumlah bus yang tak layak jalan. Masalah bus tidak layak ini, kata Budi menjadi tugas yang harus dibenahi Kementerian Perhubungan.
"Belum terlalu menurun. Masih PR besar. Karena permainan industrinya belum baik. Kalau industri belum baik susah mendapatkan bus yang baik. Jadi agar semakin baik, mereka perlu pakai tiket online. Jadi secara struktur perlu kita perbaiki," ungkapnya.
Belakangan ini, mudik gratis semakin banyak digelar berbagai lembaga. Budi mengatakan, mudik gratis seperti ini mempengaruhi pendapatan PO bus.
Karenanya, Budi menerangkan, perlu ada regulasi agar para pengusaha PO bus akan diberikan kesempatan untuk ikut program mudik gratis. Namun, dia mengatakan, PO bus yang ikut itu harus memenuhi syarat sebelum ikut program mudik gratis.
"Nanti, kan sekarang ini kita hanya berikan ke bus pariwisata. Nanti, tiap PO kita kasih. PO kita kasih jatah karena kita akan tambah tiga kali lipat (mudik gratis) jadi enggak usah pusing. Mereka juga akan kebagian," kata Budi.
"Pesan saya pada mereka kalau mereka pengen dapat kerjaan, busnya harus diperbaharui. Kalau busnya reyot tidak bisa. Jadi kalau bus reyot diuji tidak lulus ya jangan harap dapat order kita," tuturnya.
