Bantuan dari Pemerintah Pusat Minim, Edy Rahmayadi Heran: Padahal Sumut Sumbang APBN Rp500 Triliun

ERA.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyindir minimnya bantuan pemerintah pusat khususnya pada fasilitas kesehatan meski Sumut mampu menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp500 triliun per tahun.

Sindiran ini disampaikan Edy Rahmayadi saat menerima kunjungan perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama beberapa Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit (RS) Pengampu layanan jantung, kanker, stroke, uro-nefrologi, tuberkulosis dan penyakit infeksi emerging di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (11/11/2022).

Pada kesempatan tersebut turut hadir di antaranya Koordinator Pemantauan dan Evaluasi RS Kemenkes Budhi Suryadharma, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) Sumariyono, Dirut RS Pusat Otak Nasional Mursyid Bustami. Kemudian, Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum (Dir POUM) RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Maya Marinda Montain, Direktur Keuangan dan BMN RS Kanker Dharmais Nugroho Tam Tomo, Dirut RSUP H Adam Malik dr Zainal Safri.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melakukan penandatangan kerja sama bersama perwakilan Kemenkes. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk program pengampuan layanan prioritas nasional bersama RS pengampu nasional dan RS pengampu regional jejaring rujukan layanan jantung, kanker, stroke, uro-nefrologi, tuberkulosis dan penyakit infeksi emerging.

Edy menegaskan Provinsi Sumut layak mendapat perhatian dari pemerintah pusat, setelah Sumut merupakan pendorong APBN terbesar nomor empat dari 34 provinsi di Indonesia, yakni sebesar Rp500 triliun per tahun. Edy menyebut saat ini pihaknya mencatat bantuan kepada masyarakat Sumut hanya baru 4 persen.

"Makanya saya sebagai gubernur dengan getol meminta Pemerintah Pusat untuk membantu Sumut. Kesehatan dan pendidikan merupakan visi saya sebagai gubernur. Untuk di Sumut, saya minta RS Adam Malik harus sudah sangat mumpuni dari SDM (sumber daya manusia) dan alat kesehatan," tegas Edy.

Edy berharap pemerintah pusat agar  membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam hal pelayanan kesehatan di RS. Mantan Pangkostrad itu menyebut ada pun untuk pemenuhan fasilitas alat kesehatan dan SDM.

"Saya terus meminta pusat untuk membantu Sumut dalam pemenuhan fasilitas di Rumah Sakit. Kondisi saat ini populasi di sini sudah 15 juta jiwa, tidak sebanding dengan pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang ada. Pemerintah pusat harus dapat memahami kondisi yang terjadi di daerah," tukas mantan Ketua Umum PSSI itu.

Dir POUM RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Maya Marinda Montain menyebut saat ini pemerintah melalui Kemenkes tengah mempersiapkan jejaring pengampuan layanan priortas RS di Sumut. Di antaranya kepada RSUP Adam Malik dan RS Haji Medan.

Maya menjelaskan pihaknya akan melakukan transformasi sistem kesehatan yakni dengan menggerakkan enam pilar transformasi penopang kesehatan. Seperti transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM dan teknologi kesehatan.

"Kita minta dukungan Bapak sebagai pimpinan daerah agar RS Haji dapat melaksanakan ini. Saat ini sedang terjadi transformasi kesehatan dengan cepat. Targetnya setiap RS di Sumut harus sudah bisa bedah jantung dan sebagainya," papar Maya.

Maya sendiri juga tidak menampik masyarakat banyak berobat ke luar negeri lantaran belum bisa ditangani pada RS di dalam negeri. Penyakit yang belum bisa ditangani seperti jantung, kanker, ortopedi, saraf, gigi dan mulut.

 "Oleh karena itu, Kemenkes berharap RS pengampu ini akan terus bertambah dengan memenuhi standar pelayanan, SDM, sarana prasarana dan alat kesehatan yang lengkap," jelasnya.

Maya membeberkan bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/8224/2022 ada beberapa RS di Sumut menjadi penerima (lokus) bantuan pemerintah. Bantuan itu berupa uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada RS milik pemerintah daerah tahun anggaran 2022.

Disebutkannya yakni, seperti RSUD Tarutung Rp16.541.977.000, RSUD Amri Tambunan Rp6.491.890.000, RSUD Tanjungpura Rp4.002.490.000, RSUD Pirngadi Rp12.857.800.000, RSU Haji Medan Rp6.007.102.000 dan RSUD Djoelham Binjai Rp12.966.250.000.

"Ini semua masih usulan kebutuhan yang disampaikan oleh RS penerima tersebut pada Kemenkes. Nantinya akan terlebih dahulu dilakukan pengujian oleh Kemenkes," pungkasnya.