Presiden: Pengelolaan Ekonomi Perlu Dukungan Sosial-Politik
Hal itu dikatakan Jokowi saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya, pada Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
"Kondisi sosial politik yang dinamis dan harmonis memberi kontribusi positif bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif dan optimal sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi memohon dukungan, masukan, dan kerja sama seluruh anggota dewan perwakilan rakyat dalam pembahasan RAPBN tahun 2019.
"Kita harus sadari bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus kita jaga bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun untuk generasi masa depan," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi memaparkan postur Rancangan APBN 2019, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; inflasi sebesar 3,5 persen plus/minus satu persen; nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar AS; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan rata-rata 5,3 persen; serta harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel.
Di dalam RAPBN tahun 2019, pemerintah juga merencanakan belanja negara mencapai sebesar Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia.
Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sebesar Rp2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.781 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.781 triliun dan defisit APBN sebesar 1,84 persen.