Parlemen Sri Lanka Dibekukan Imbas Krisis Ekonomi Berbulan-bulan

ERA.id - Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe membekukan parlemen Sri Lanka hingga 8 Februari 2023 imbas dari krisis ekonomi yang melanda negaranya selama berbulan-bulan. 

Wickremesinghe mengeluarkan keputusan luar biasa itu mulai Jumat (27/1) dan mengumumkan serangkaian kebijakan jangka panjang baru untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah tidak memberikan alasan yang jelas untuk langkah tersebut. Namun, kantor Wickremesinghe menyebutkan bahwa presiden akan mengumumkan undang-undang baru kepada anggota parlemen pada 8 Februari mendatang.  

Undang-undang baru tersebut akan diterapkan hingga perayaan 100 tahun kemerdekaan Sri Lanka pada 2048 seperti dilansir dari CNA.

Wickremesinghe juga diharapkan akan mengumumkan kebijakannya tentang pembagian kekuasaan dengan etnis minoritas Tamil. Perang saudara antara pemerintah Sri Lanka yang dikuasai mayoritas Sinhala dan pemberontak etnis Tamil menewaskan sedikitnya 100.000 orang, menurut perhitungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebelum berakhir dengan kekalahan pemberontak pada 2009.

Analis politik Jehan Perera mengatakan langkah presiden untuk membekukan parlemen adalah "untuk menunjukkan bahwa dia adalah otoritas".

Jehan juga mengatakan pembekuan itu melambangkan awal yang baru karena presiden mendapat kesempatan untuk mengumumkan semua hal baru yang akan dilakukan.

Utang yang tidak berkelanjutan dan krisis neraca pembayaran yang parah akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah menyebabkan kekurangan bahan pokok yang parah seperti bahan bakar, obat-obatan, dan makanan. Kenaikan harga yang tinggi memicu protes besar-besaran tahun lalu yang menggulingkan pendahulu Wickremesinghe, Gotabaya Rajapaksa.