Kinerja BRIN Dikritik DPR, Sekjen PDIP: Itu Akibat Sistem Proporsional Terbuka
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, kritikan DPR RI terhadap kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akibat sistem pemilihan umum (pemilu) menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos partai politik.
"Itu akibat proporsional terbuka," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengatakan, sistem proporsional terbuka terbuka hanya membuat anggota dewan hanya mendorong program-program di daerah pemilihannya (dapil) saja. Padahal, anggaran yang dimiliki BRIN terbatas.
Adapun program BRIN yang dimaksud Hasto yaitu program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Program tersebut disebut menguntungkan anggota-anggota Komisi VII DPR RI dan para konstituennya di dapil.
"Setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya. Padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto.
Selain masalah anggaran terbatas, BRIN juga sedang melakukan proses konsolidasi, tujuannya supaya kegiatan riset dan inovasi semakin maju. Namun, karena adanya kepentingan elektoral dari anggota dewan, banyak program BRIN yang tidak tersampaikan ke publik.
Diketahui, BRIN merupakan lemabaga yang berasal dari peleburan sejumlah lembaga-lembaga riset dan inovasi yang ada di Indonesia.
"(BRIN) sedang melakukan konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi. Bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," papar Hasto.
Lebih lanjut, dia mengaku bahwa polemik BRIN dengan Komisi VII DPR RI sudah sampai ke telinga Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.
Oleh karena itu, DPP PDIP langsung memerintahkan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto untuk menindaklanjuti hal tersebut.
Hasto bilang, pimpinan Fraksi PDIP harus mendorong agar anggaran BRIN difokuskan untuk penelitian, bukan untuk kepentingan elektoral.
"Ya sudah (Megawati sudah dengar kabar polemik BRIN dengan Komisi VII DPR RI)... Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian," kata Hasto.
"Kalau elektoral itu nanti yang lain," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk mencopot Laksana Tri Handoko dari jabatannya sebagai Kepala Badan Riset Nasional (BRIN).
Desakan itu tertuang dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan BRIN pada Senin (30/1).
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti kepala BRIN RI," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dikutip dari kanal YouTube Komisi VII Chanel, Rabu (1/2).
Desakan itu muncul karena Komisi VII DPR RI menilai kinerja Handoko sebagai kepala BRIN buruk. Sebab, banyak persoalan di lembaga riset itu yang tak selesai, salah satunya soal serapan anggaran di tahun 2022.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga merekomendasikan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit anggaran BRIN tahun 2022.
"Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait dengan anggaran BRIN tahun 2022 oleh BPK RI," kata Sugeng.