Ratna Sarumpaet dan Usulan Hari Antihoaks Nasional

Jakarta, era.id - Isu pengeroyokan terhadap Ratna Sarumpaet cukup bikin heboh masyarakat. Pengakuan Ratna yang telah berbohong dan sengaja merekayasa isu tersebut bikin kehebohan lebih pecah dua kali lipat.

Usai pengakuan Ratna, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi usulan agar tanggal pengakuan Ratna 3 Oktober 2018 kemarin dijadikan sebagai hari antihoaks nasional.

“Pada tanggal 3 Oktober 2018, saat hari yang sama Ratna mengakui kebohongannya, PPP mengusulkan untuk diperingati atau ditetapkan sebagai hari Anti Hoaks Nasional,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Ahmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/10/2018).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut usulan tersebut sebagai ekspresi muak masyarakat Indonesia atas kebohongan yang dibuat Ratna.

"Ya, hal-hal itu menunjukkan ekspresi kemuakan, kemarahan dari publik termasuk dari masyarakat juga mereka bereaksi keras," ungkap Hasto yang ditemui wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

"Sekali lagi, di tengah bencana muncul manipulasi kebohongan itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun," tambahnya.

Selain PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menganggap usulan tersebut sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang menyadari kalau hoaks adalah musuh bersama.

“Hoaks itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Termasuk kehidupan demokrasi kita, kehidupan berbangsa kita. Tentu sangat membahayakan,” ungkap Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding.

“Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memperingati hari anti hoaks nasional itu ya enggak masalah. Bagus juga. Supaya ada saat kita berefleksi, saat kita memiliki momentum bahwa hoaks itu tidak penting dan berbahaya,” tambah Karding.