Jokowi di tengah-tengah pengungsi Palu (FOTO: Istimewa)
Palu, era.id - Penanganan bencana di Tanah Air tengah jadi sorotan. Alasannya, rentetan bencana yang terjadi dalam sepertiga tahun ini terjadi secara bertubi-tubi. Guncangan gempa di Lombok pada Juli serta bencana gempa dan tsunami pada penghujung September di Sulawesi Tengah (Sulteng) jadi dua bencana paling menguras duka cita.
Lalu, bagaimana pemerintah menangani dua bencana besar yang sangat menghancurkan itu? Bukan apa-apa, di luar nyawa-nyawa yang melayang dan para penyintas yang terluka dan trauma, membangun dua wilayah yang hancur karena bencana itu jelas bukan pekerjaan ringan.
Soal ini, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kasih jawaban. Kata JK, enggak begitu banyak perbedaan konsep penanganan gempa di Sulteng dan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara garis besar, penanganan dua bencana tersebut akan dilakukan dalam tiga tahap: tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Tanggap darurat, kata JK tengah dijalani saat ini. Dalam tahap ini, pemerintah juga akan membangun sejumlah barak dan hunian sementara untuk warga yang kehilangan tempat tinggal.
Selepas tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi akan dilakukan dengan membangun bangunan yang rusak dan dilakukan simultan dengan tahap rekonstruksi yang dilakukan dengan melanjutkan sisa pembangunan bangunan prioritas dan seluruh infrastruktur lain yang rusak akibat bencana.
Nah, perbedaan paling-paling ada pada konsep rehabilitasi dan konstruksi pemukiman warga. Jika di Lombok pembangunan bisa dilakukan secara leluasa, di Palu, pemerintah diperkirakan akan membangun hunian bertingkat untuk masyarakat.
Alasannya, wilayah Lombok yang hancur berada di wilayah pedesaan, di mana lahan kosong cenderung masih terhampar luas. Kalau di Palu, wilayah yang hancur berada di perkotaan yang cenderung padat dengan bangunan.
"Di sini kecil lahannya, karena itu jadi mungkin saja dibangun bertingkat ... Kalau di Lombok di daerah pedesaan yang kena, ini di perkotaan," kata JK kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Jumat (5/10).
Bahkan, kata JK, pemerintah berencana merelokasi sejumlah bangunan yang rusak parah, memindahkannya ke tempat lain yang lebih memungkinkan. "Seperti yang di Balaroa, tak mungkin lagi dibangun di situ," kata JK.