Kata Sri Mulyani soal Anggaran IMF dan Gempa Lombok
Menkeu, Sri Mulyani (Sumber: Instagram @smindrawati)
Lombok Barat, era.id - Kabar soal pemanfaatan uang bencana untuk menutupi pembiayaan Annual Meetings IMF-World Bank dibantah oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Kata Sri Mulyani, penyelenggaraan pertemuan besar bidang ekonomi itu diambil dari pos anggaran yang telah dipersiapkan sendiri. Jadi, enggak benar tuh kabar yang sebut dana penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) berkurang karena Annual Meetings IMF-World Bank.
"Ada pertanyaan kami membuat pertemuan di Bali, dan oleh karena itu uang untuk Lombok habis di Bali. Itu sama sekali tidak benar," kata Menkeu Sri Mulyani saat meninjau para korban bencana gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Senin (8/10/2018).
Lebih lanjut, Sri Mulyani bilang, pos anggaran penanganan gempa bumi dan tsunami di NTB dan Sulawesi Tengah (Sulteng) bahkan telah disiapkan dalam pos berbeda. Jadi, penanganan gempa di Sulteng enggak mungkin menggangu anggaran penanganan di NTB.
"Ada pertanyaan, apakah dengan adanya gempa di Palu, kemudian uang pemerintah habis, itu tidak benar. Uang untuk Lombok, ya untuk Lombok sesuai kebutuhan. Untuk Palu, sesuai mekanisme tersendiri," tutur Sri Mulyani.
Anggaran Annual Meetings IMF-World Bank, kata Sri Mulyani, sudah dilakukan dan dilaksanakan secara hati-hati. Sedangkan pos anggaran untuk penanganan bencana ada pos tersendiri yang dikelola secara baik.
Setop hoaks
Untuk itu, Sri Mulyani meminta pihak-pihak tertentu untuk enggak mengeluarkan pernyataan provokatif yang bisa membuat masyarakat korban gempa bumi menjadi resah.
"Jangan ada dan tidak boleh ada orang yang kemudian mencoba mengaduk-aduk perasaan masyarakat yang terkena gempa dengan seolah-olah membuat pernyataan provokatif," kata Sri Mulyani.
Di hadapan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, Menkeu Sri menyebutkan sudah mencairkan anggaran untuk penanganan bencana di NTB, sebesar Rp2,1 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan kedaruratan dan bantuan pembangunan perumahan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke NTB beberapa waktu lalu, yaitu bagi yang rumahnya rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.
Sementara untuk bantuan jaminan hidup, kata dia, akan dibayarkan setelah para korban gempa menempati hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah. Nilai jaminan hidup yang akan diberikan sebesar Rp10 ribu per hari per jiwa.
"Pemerintah daerah sudah mendata seluruh penduduk yang akan menerima jaminan hidup. Daftar itu akan disampaikan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," katanya.
Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut menambahkan selain anggaran APBN, pemerintah juga memikirkan membuat stimulus agar kehidupan ekonomi korban gempa kembali normal.
Stimulus diberikan bagi korban gempa yang mengalami kerusakan dari sisi bisnis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya akan melakukan mekanisme penghapusan pinjaman.
Selain itu, lanjut dia, semua pelaku usaha yang bisnisnya terdampak gempa bumi juga akan diberikan keringanan terhadap kewajiban pajaknya.
"Jadi semuanya bertujuan agar masyarakat memiliki ruang dan kesempatan serta kemampuan untuk kembali bangkit. Kami akan menggunakan seluruh instrumen," ujar Ani.