Lebih Baik Adu Rekam Jejak daripada Kampanye Negatif
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyarankan para peserta yang bertanding pada Pilpres 2019 ini adu gagasan dan menampilkan rekam jejak. Baginya, ini lebih penting daripada melakukan kampanye negatif.
"Itu penting agar orang tahu sesungguhnya apa yang menjadi watak dasar, apa sesungguhnya yang menjadi prinsip hidup orang dan sangat dibutuhkan dalam memimpin," kata Karding kepada wartawan, Senin (15/10/2018).
Selain menjual rekam jejak, harusnya para calon mampu menyampaikan program kerja dan optimisme yang akan dibawanya nanti. Selanjutnya adalah menjelaskan prestasi yang sudah dicapai.
"Jadi dalam konteks ini tentu akan lebih ideal, lebih baik kalau tiga jenis kampanye itu kita menonjolkan kampanye. Terutama kampanye yang berisi pada pemberian harapan, optimisme, penyampaian program, penyampaian solusi bagi bangsa, dan sebagainya," ungkap Karding.
Anggota DPR RI ini juga menyatakan, meski kampanye negatif tak dilarang bukan berarti turunannya, yaitu black campaign sarat hoaks, fitnah, dan tanpa data, diperbolehkan. Dia meminta kampanye itu dilakukan dengan menggunakan data dan fakta. Politikus PKB ini berharap, kampanye negatif dibatasi, meski tidak dilarang.
“Menurut saya jangan mencari-cari, jangan fokus ke sana. Karena kita berpilpres ini tujuannya adalah membangun demokrasi sehat, menjaga stabilitas kita, keamanan kita, menjaga jangan sampai gaduh, menjaga toleransi kita, persatuan kita,” jelasnya.
“Jadi dari tiga jenis kampanye yang perlu kita tonjolkan adalah kampanye yang bernuansa positif. Kampanye dengan cara yang sopan, dengan tone positif, menjaga optimisme masyarakat, dan memberi harapan serta memberikan solusi terhadap masalah bangsa,” kata dia.
Supaya kalian tahu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mempersilahkan kadernya melakukan kampanye negatif, di samping memperbanyak kampanye positif. Hal ini disampaikannya di depan kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019.
"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silahkan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujarnya.
Sementara itu, Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, kampanye negatif yang diserukan Sohibul Iman ini, harus dipertanyakan. Karena, menurut Fahri, ada dosa yang ditanggung ketika kampanye negatif itu dilaksanakan.
"Mungkin pak Sohibul mau menanggung dosanya kali (jika berkampanye negatif). Tanya lagi ke dia, dia mau menanggung dosanya?" kata Fahri, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut dia, negatif atau positif sebuah kampanye dilihat dari sudut pandangnya. Sebab, sepengalamannya, kritik yang sering dilakukan Fahri, ada saja yang menganggap hal ini sebagai susuatu yang negatif. Padahal, kata Fahri, kritik yang dia sampaikan adalah kebenaran.
"Kalau benar ya kita puji, kalau salah ya kita kritik kan begitu prinsip kerjanya. Jadi kemudian jangan semua disalahkan padahal benar. Enggak begitu caranya," tuturnya.
Fahri menilai, kritik yang berdasarkan data itu dinilai sangat penting. Ini berbeda dengan kampanye negatif yang hanya mencari kesalahan dan kelemahan dari pihak lawan politik tanpa didasarkan oleh data dan juga faktanya.
"Tapi menjadi faktual (kalau) punya data akurat, itu penting bukan asal. Makanya kalau ada kritik saya, coba diperiksa saja kenapa saya kritik. Karena sekali lagi saya punya datanya, punya argumennya," terangnya.