Soal Komitmen Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, PDIP: Jangan Seperti Keledai!
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun tak terlalu yakin dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia mengingatkan kepada masyarakat supaya jangan seperti seekor keledai yang jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya.
"Kita jangan seperti keledai lah. Tidak mungkin jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Masa rakyat repubulik sebesar ini kita tidak belajar dari sejarah," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Rasa ketidakpercayaan itu bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan pengalaman PDIP selama sembilan tahun bersama Presiden Jokowi.
Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden Jokowi biasanya memiliki makna berkebalikan.
"Kalau pengalaman kita nih dengan Pak Jokowi selama sembilan tahun, ini biasa dia buat statement itu dia bilang menolak, besarti dia terima. Dia bilang terima berarti dia tolak," kata Komarudin.
Dia mencontohkan, bagaimana pernyataan Presiden Jokowi saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, Jokowi sempat menyatakan enggan maju Pilpres 2014 karena masih menjadi kepala daerah di ibukota. Namun, belakangan justru tak menyelesaikan tugasnya di Jakarta dan menjadi presiden ketujuh RI.
"Coba dibuka saja, bagaimana dulu bilang tidak akan mencalonkan ke presiden, saya urus DKI saja. Kan terakhir calon ke presiden," kata Komarudin.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Presiden Jokowi saat disinggung soal karir politik anak menantunya, termasuk Gibran Rakabuming Raka.
"Berapa waktu lalu ditanya soal anak-anaknya, 'lah mereka baru berapa tahun jadi wali kota', khsusunya mas Gibran, kan tidak mungkin. Terus sekarang dia dukung juga," kata Komarudin.
Lebih lanjut, dia mengingatkan Presiden Jokowi bahwa sebagai kepala negara wajib menjaga netralitas.
Menurutnya, dengan berkomitmen penuh terhadap netralitas, maka Presiden Jokowi bisa menyelamatan nama baik sekaligus warisan di akhir masa jabatannya.
"Jadi itu tidak perlu diminta, harus ada kesadaran. Kesadaran sebagai kepala negara itu ya di situ. Itu yang membedakan dengan rakyat," kata Komarudin.
"Pak Jokowi tetap menempatkan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan meski kepada anaknya sekalipun bilang "tidak, saya kepala negara". Ini yang tersisa dari Pak Jokowi sebagai legacy bagi generasi yang akan datang," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk santap siang bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (30/10).
Meskipun ketiga capres mengaku tak ada pembahasan serius yang dilakukan. Namun Anies dan Ganjar kompak menyinggung soal netralitas Presiden Jokowi dan aparatur negara di Pilpres 2024.
Anies mengatakan, pesan dari masyarakat terkait netralitas itu itu disambut positif oleh Presiden Jokowi.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga sudah mengumpulkan aparatur negara mulai dari kepala daerah hingga TNI/Polri khusus untuk mengimbau pentingnya netralitas dari penyelenggara negara saat Pilpres 2024 nanti.
"Kami melihat itu adalah pesan penting yang membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukan sikap yang netral, yang profesional," kata Anies.
"Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespons positif, baik sehingga diskusi kita juga tadi lancar," imbuhnya.