Ditantang Sebut Ketum Parpol yang Dipegang Kartu Trufnya, Sejken PDIP Singgung Kedaulatan Partai
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung soal pentinya kedaultan partai dalam mengambil keputusan politik.
Hal itu merespons tantangan sejumlah pihak yang memintanya mengungkap sosok ketua umum partai politik yang dipegang kartu trufnya dan ditekan kekuasaan.
"Loh, kami kan sayang dengan seluruh ketua umum, kami sayang menghormati bahwa demokrasi tanpa partai politik itu tidak bisa," kata Hasto saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).
"Sehingga kedaulatan partai itu suatu hal yang sangat penting di dalam mengambil keputusan," imbuhnya.
Dia berdalih, menyebutkan soal kartu truf sebagai bentuk imbauan moral. Tujuannya agar semua pihak tidak melakukan intervensi yang meciderai demokrasi.
"Yang kami lakukan adalah bagian dari imbauan moral, bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi. Jangan kita berbicara tidak melakukan intervensi tetapi dalam pratik misalnya penuh dengan berbagai upaya," ucapnya.
Lagipula, dia merasa tak perlu mengungkap lebih jauh. Karena sebenarnya hal itu sudah menjadi rahasia umum.
"Ketika kami membaca cerita-cerita dari majalah nasional yang mengungkapkan hal itu, membaca dari media dan juga kami bertemu secara off the record dengan para ketum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampurtangani karena tujuan-tujuan kekuasaan ini yang diingatkan oleh kami," kata Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menantang Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk mengungkapkan siapa ketua umum partai politik yang ditekan oleh kekuasaan karena kartu trufnya dipegang.
Dia mengingatkan Hasto tak asal menuding tanpa bukti yang jelas.
"Kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo dalam tekanan karena kartu trufnya dipegang, saya kira Mas Hasti harus menjelaskan partai mana, ketumnya siapa, untuk kasus apa, siapa yang menekan, siapa yang ditekan. Sebab dalam hukum di Indonesia kan berlaku, orang yang menuduh harusnya dia membuktikan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (1/11).
Menurutnya, seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indoneia Maju (KIM) tak ada yang terpaksa untuk mengusung bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Muzani mengklaim, sembilan partai politik di KIM justru merasa nyaman karena diperlakukan setara dan hormat meskipun ada sejumlah partai nonparlemen.
"Saya tahu semua parpol yang mendukung Pak Prabowo itu orang yang merasa enjoy dengan suasana yang kita bangun. Karena Pak Prabowo ingin bahwa kebersamaa itu harus kita tunjukan," ucapnya.