Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum di Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Singgung Peran Mahfud MD

ERA.id - Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menyinggung nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD prihal pemberian rapor merah dari Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dia mengatakan, ucapan Ganjar itu paling tepat ditanggapi oleh Mahfud yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Kalau saya lihat, di situ kan juga ada Pak Mahfud sebagai penanggung jawab polhukam. Sehingga nanti beliau silahkan (berkomentar)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu ogah terlalu jauh merespons pernyataan kandidat capres lain.

Alasannya karena belum mengetahui apakah pernyataan itu berdasarkan evaluasi Ganjar pribadi, atau hasil temuan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Saya enggak mau berkomentar lebih banyak. Karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," kata Dasco.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo memberi nilai 5 dari skor maksimal 10 untuk pemerintah, dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi.

Penilaian tersebut diutarakan oleh Ganjar dalam sebuah forum dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11)

Ganjar memberi nilai merah itu dengan melihat imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres, yang akhirnya membuat anak Presiden Jokowi melenggang ke arena Pilpres 2024.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," kata Ganjar.

Pernyataan Ganjar pun sudah direspons pasangannya di Pilpres 2024, Mahfud MD. Dia bilang, penilaian itu tepat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terait batas usia capres-cawapres.

"Iya, skala 5 per 10 itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud di Jakarta, dikutip Senin (20/11/2023).

Meski begitu, Mahfud menegaskan, selama menjabat sebagai Mentri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi cukup tinggi.

Dia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas terakhir yang menempatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia paling tinggi selama sembilan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Kalau mau yang objektif, anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir. Penegakan hukum itu 64 persen, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi," kata Mahfud.

"Bidang politik dann keamanan 76 persen, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukam-nya saya," imbuh mantan Ketua MK itu.