Negara-negara Arab dan UE Sepakat Otoritas Palestina Harus Pimpin Wilayah Gaza
ERA.id - Negara-negara Arab dan Uni Eropa sepakat bahwa solusi dua negara adalah jawaban terhadap konflik Palestina-Israel. Bukan hanya itu, kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengatakan Otoritas Palestina harus memerintah Gaza.
Selama pertemuan di Spanyol pada hari Senin, Borrell mengatakan seluruh anggota Uni Eropa menghadiri pertemuan negara-negara Mediterania di Barcelona dan hampir semua peserta telah sepakat mengenai perlunya solusi dua negara.
Demi mencapai tujuan itu, Otoritas Palestina harus menyelenggarakan pemilu sesegera mungkin untuk mendapatkan legitimasi lebih lanjut dan meningkatkan fungsinya. Pilihan sebagai satu-satunya “solusi yang layak” bagi kepemimpinan masa depan Gaza, yang saat ini dipimpin oleh kelompok Islam Hamas.
“Saya yakin ini adalah satu-satunya solusi yang layak, namun akan bisa dilakukan jika komunitas internasional mendukungnya. Jika tidak, kita akan melihat kekosongan kekuasaan yang akan menjadi lahan subur bagi semua jenis organisasi kekerasan,” kata Borrell pada konferensi pers, dikutip Reuters, Selasa (28/11/2023).
Gencatan senjata awal selama empat hari telah diperpanjang dua hari, kata mediator Qatar, dalam penghentian pertama pertempuran dalam tujuh minggu sejak Hamas menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 orang di Gaza, menurut penghitungan Israel.
Menanggapi serangan itu, Israel membombardir daerah kantong tersebut dan melancarkan serangan darat di utara. Sekitar 14.800 warga Palestina telah terbunuh, kata otoritas kesehatan Gaza, dan ratusan ribu lainnya mengungsi.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan setiap pembicaraan mengenai pemerintahan Gaza setelah konflik harus fokus pada Tepi Barat dan Gaza sebagai satu kesatuan dan bahwa rakyat Palestina harus memutuskan siapa yang memerintah mereka.
Solusi dua negara membayangkan sebuah negara untuk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza berdampingan dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan Otoritas Palestina, yang kehilangan kendali atas Jalur Gaza dalam perebutan kekuasaan dengan Hamas pada tahun 2007, tidak perlu kembali ke Gaza.
"Kami telah berada di sana sepanjang waktu, kami memiliki 60.000 warga pekerja sipil di sana," ujar al-Maliki.
Mereka berbicara pada akhir pertemuan Forum Persatuan Mediterania di Barcelona, sebuah kelompok beranggotakan 43 negara yang terdiri dari negara-negara Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah. Israel tidak menghadiri KTT tersebut.
Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan berbicara sebagai perwakilan dari sekelompok menteri dari Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Kami menyampaikan pesan kami, penting bagi kami untuk segera melakukan gencatan senjata, bahwa kami membangun gencatan senjata yang ada saat ini,” katanya kepada wartawan setelah konferensi berakhir.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan ketidakhadiran Israel karena kekhawatiran atas "permusuhan sepihak" menggarisbawahi "perpecahan yang mendalam".
“Itulah sebabnya saya ada di sini hari ini, meskipun pertemuan-pertemuan ini sebelumnya tidak mendapat perhatian besar dari Jerman. Justru karena perpecahan semakin dalam, kita harus duduk bersama, kita harus berbicara dan mendengarkan satu sama lain,” ujarnya.