Susul Amerika Serikat, Belgia Larang Pemukim Ekstremis Israel Masuk ke Negaranya

ERA.id - Belgia menolak masuknya pemukim Israel dari Tepi Barat yang diduduki yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina. Rencana ini menyusul tindakan AS yang memberlakukan pembatasan visa bagi pemukim Israel.

Wakil Perdana Menteri Petra De Sutter mengatakan pemukim Israel yang melakukan kekerasan akan ditolak masuk ke Belgia. Dia bahkan akan mengusulkan agar Belgia menganjurkan larangan pemukim Isreal melakukan perjalanan ke seluruh Uni Eropa.

“Pemukim yang melakukan kekerasan akan ditolak masuk ke Belgia dan saya akan mengusulkan agar Belgia menganjurkan larangan perjalanan di seluruh Uni Eropa,” kata De Sutter di X.

Uni Eropa mengutuk peningkatan kekerasan pemukim sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan minggu ini Amerika Serikat mulai menerapkan larangan visa terhadap orang-orang yang dituduh terlibat.

Warga negara Israel tidak memerlukan visa untuk memasuki zona Schengen, yang merupakan bagian dari Belgia, dan dapat tinggal hingga 90 hari. Namun juru bicara pemerintah, Barend Leyts, mengatakan Belgia akan meminta Dewan Eropa untuk menambahkan pemukim yang melakukan kekerasan ke dalam database informasi Schengen untuk menolak mereka masuk.

Pada Rabu malam, De Croo juga mengatakan bahwa Belgia akan bekerja sama dengan AS dalam memberikan sanksi terhadap individu yang merusak perdamaian di Tepi Barat.

Sejak perang Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat, yang diinginkan Palestina sebagai inti negara merdeka. Mereka telah membangun pemukiman Yahudi di sana yang dianggap ilegal oleh sebagian besar negara.

Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan minggu ini bahwa tidak ada seorang pun selain pemerintah yang berhak menggunakan kekerasan, dan bahwa Israel telah mengambil beberapa langkah untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang atas kekerasan di Tepi Barat seperti penahanan administratif.