AMIN Tawarkan Sekolah Gratis daripada Makan Siang Gratis, Pilih Mana?
ERA.id - Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih memprioritaskan pendidikan gratis untuk generasi muda masa depan bangsa, daripada makan siang gratis, jika memenangi Pilpres 2024.
Itu disampaikan Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan (AMIN), Indra Charismiadji, Senin (11/12/2023).
Indra menanggapi dan membenarkan klaim bahwa terdapat 78 negara yang memberi makan gratis kepada anak-anak. Namun, lanjut Indra, negara tersebut telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis terlebih dahulu.
"Tujuh puluh enam negara yang memberikan makan gratis, secara keseluruhan juga sudah menggratiskan biaya pendidikan terlebih dahulu," kata Indra.
Dia lalu menyebutkan ada 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis sepenuhnya dari kelas satu sekolah dasar (SD) sampai kelas sembilan sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut Indra, sebelum menerapkan kebijakan makan siang gratis, pemerintah seharusnya memulai dengan menggratiskan biaya pendidikan untuk anak-anak. Lalu, lanjutnya, kedua kebijakan itu baru bisa dijalankan jika negara kuat secara ekonomi.
Makanya Indra menegaskan bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah menjamin pendidikan gratis untuk seluruh rakyat atau generasi masa depan bangsa, karena itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945.
"AMIN memprioritaskan pada pemenuhan amanat konstitusi untuk memberikan layanan pendidikan yang 100 persen dibiayai negara alias gratis," jelas Indra.
Berdasarkan perhitungan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Indonesia hanya butuh Rp350 triliun per tahun untuk memberikan layanan pendidikan gratis dari kelas satu SD sampai kelas sembilan SMP.
"Jadi, biarkan rakyat memilih, anggaran Rp450 triliun hanya dapat makan siang gratis, tetapi sekolah masih bayar atau penggunaan anggaran Rp350 triliun untuk sekolah gratis," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini masih ada sekitar 20 persen anak Indonesia yang belum sekolah sampai tingkat SMP.
Sebagian besar yang sudah sekolah juga tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah, karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis, kata Indra.