Disebut Prabowo Gemar Disko dan Hidup Makmur, Petani Jerman Justru Sibuk Demo

ERA.id - Calon presiden (Capres) nomor urut dua Prabowo Subianto menyinggung soal nasib dan kesejahteraan para petani di Tanah Air. Ia menilai petani di Indonesia harus makmur seperti di Jerman.

Ungkapan Prabowo soal petani muda di Indonesia itu dia sampaikan selama acara 'Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045', Jumat (12/1/2024). Dalam dialog tersebut, Prabowo mengatakan bahwa banyak anak muda Indonesia tidak mau menjadi petani karena melihat keluarganya tidak hidup dengan sejahtera.

"Kita harus bantu semua petani kita, kita harus bikin makmur. Jadi, anaknya petani mau jadi petani," kata Prabowo, dikutip YouTube Kadin, Rabu (17/1/2024).

"Seperti di Jerman, di mana-mana dia kerja di ladang sore, dia naik mobil ke disko malam-malam," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa dia pernah berkunjung ke Jerman dan melihat kondisi petani di sana. Menurutnya, berkaca pada petani di Jerman dengan gaya hidup yang dia temukan, bisa menjadikan anak muda di Indonesia tertarik untuk menjadi petani.

"Saya pernah ke desa di Jerman, bau kotoran sapi, tapi mobilnya golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia sudah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disko, anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda jadi petani di Indonesia," tegasnya.

Sayangnya pernyataan Menteri Pertahanan itu bertentangan dengan kondisi yang terjadi di Jerman. Para petani di Jerman sejak awal tahun 2024 justru turun ke jalan untuk melakukan demo kepada pemerintah.

Menurut laporan Reuters, aksi protes yang telah memblokir jalan sejak awal tahun baru, mencapai puncaknya di depan Brandenburger Tor di Berlin pada hari Senin (16/1/2024). Dengan perkiraan 30.000 pengunjuk rasa dan lebih dari 5.000 traktor, dengan mendesak pemerintah untuk mengakhiri pemotongan subsidi bahan bakar.

Traktor memblokir lalu lintas di beberapa bagian kota dan badan angkutan umum Berlin melaporkan penundaan layanan yang besar. Sekitar 10.000 orang telah mendaftar untuk mengikuti demonstrasi menentang rencana pemotongan subsidi oleh Kanselir Olaf Scholz.

Pemerintah Jerman diketahui melakukan pemotongan untuk kesenjangan anggaran sebesar 17 miliar euro (Rp289 triliun) setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan anggaran yang diusulkan tidak konstitusional. Untuk memangkas pengeluaran, pemerintah juga memutuskan untuk memotong sejumlah subsidi bagi petani.

Namun lantaran hal itu menuai banyak protes, pemerintah membatalkan beberapa langkah yang diumumkan, seperti pembatalan pembebasan pajak kendaraan bermotor yang kemudian dicabut, dan subsidi bahan bakar pertanian yang menurut pemerintah kini akan dikurangi secara bertahap, bukan segera mungkin.

Presiden Asosiasi Petani Joachim Rukwied mengatakan dia mendorong negosiasi dengan pemerintah federal tetapi menekankan dia menginginkan hasil pada Kamis (18/1/2024) malam waktu setempat, menurut laporan Euractiv.

"Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri protes, setidaknya untuk beberapa hari mendatang, mendekati anggota parlemen dan mengadakan pembicaraan yang berorientasi pada solusi," kata Rukwied, seraya menambahkan bahwa para petani sekarang akan “tidak menonjolkan diri” untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk berbicara.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Christian Lindner berbicara kepada ribuan petani yang melakukan protes dan mengatakan tidak ada dana untuk subsidi lebih lanjut.

"Saya tidak bisa menjanjikan lebih banyak bantuan negara dari anggaran federal,” kata Lindner kepada massa di depan Gerbang Brandenburg.

“Tapi kita bisa berjuang bersama agar Anda bisa menikmati lebih banyak kebebasan dan rasa hormat terhadap pekerjaan Anda," sambungnya.

Pada tahun keuangan 2022-2023, peternakan menghasilkan rekor keuntungan rata-rata sebesar 115.400 euro (Rp1,9 miliar), meningkat 45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut angka industri.

Pada tanggal 4 Januari, pemerintah mengatakan pembebasan pajak untuk kendaraan pertanian akan dipertahankan dan pemotongan keringanan pajak solar akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun.

Lebih lanjut, para petani yang mendapat dukungan dari oposisi konservatif dan partai sayap kanan mengatakan konsesi pemerintah tidak cukup.

“Petani akan mati. Masyarakat harus memahami bahwa akan ada lebih banyak pangan yang diimpor jika subsidi tidak dipulihkan," kata petani Karl-Wilhelm Kempner.