Arab Saudi Tolak Hubungan Diplomatik dengan Israel, Desak PBB Akui Negara Palestina
ERA.id - Arab Saudi menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bila Palestina tidak merdeka. Kerajaan juga mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengakui negara Palestina.
Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan pernyataan tersebut untuk menegaskan sikap teguhnya terhadap Amerika Serikat mengenai masalah Palestina. Dalam pernyataan itu juga disebutkan tidak akan ada hubungan diplomatik sampai 'agresi' Israel di Jalur Gaza berhenti dan seluruh pasukan pendudukan Israel menarik diri dari Gaza.
"Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi tegasnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina merdeka diakui di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dikutip Arab News, Rabu (7/2/2024).
"Dan bahwa agresi Israel di Jalur Gaza dihentikan dan dihentikan. semua pasukan pendudukan Israel mundur dari Jalur Gaza," sambungnya.
Lalu, pernyataan itu juga menegaskan bahwa Arab Saudi menyerukan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengakui negara Palestina. Hal ini bertujuan agar rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka secara sah dan perdamaian yang adil bagi semua pihak.
"Sehingga rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak mereka yang sah dan agar perdamaian menyeluruh dan adil tercapai bagi semua orang," tegasnya.
Pada hari Selasa, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah menerima tanggapan positif bahwa Arab Saudi dan Israel bersedia untuk terus melakukan diskusi normalisasi.
Gagasan Israel dan Arab Saudi untuk secara resmi mempererat hubungan telah menjadi perbincangan sejak Saudi memberikan persetujuan diam-diam kepada negara tetangga di Teluk, Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang menjalin hubungan dengan Israel pada tahun 2020.
Arab Saudi menunda rencana yang didukung AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, kata sumber yang mengetahui pemikiran Riyadh kepada Reuters pada Oktober 2023, ketika perang antara Hamas dan pasukan Israel meningkat.