Menkopolhukam Hadi Tjahjanto: Ada Dua Prioritas Utama yang Harus Dijalankan

ERA.id - Pejabat laksana tugas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Plt. Menko Polhukam) Tito Karnavian melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru dilantik Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/2/2024). 

Sertijab dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Jaksa Agung Burhanuddin, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakapolri Komjen Pol. Agus Adrianto, Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto, Wamenhan Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, dan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Asep Kurnia. Hadir pula seluruh pejabat eselon I Kemenko Polhukam.

Sertijab diawali dengan penandatanganan antara Plt. Menko Polhukam Tito Karnavian dan Menko Polhukam yang baru dilantik Hadi Tjahjanto. Kemudian dilanjutkan dengan entry meeting bersama dengan seluruh pejabat eselon I dan II Kemenko Polhukam.

Dalam sambutannya, Menko Polhukam yang baru dilantik, Marsekal  TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengatakan, prioritas utama usai dilantik yakni menjaga situasi yang sudah sangat kondusif ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan antar bangsa. Sehingga proses pembangunan ini dapat berjalan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun. 

“Saya akan segera melaksanakan konsolidasi ke bawah terhadap kementerian dan Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam untuk tetap menjaga situasi ini. Saya juga sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Kapolri tentang situasi ini dan terus akan menjaganya, supaya tidak ada benih-benih yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Menko Polhukam.

Prioritas selanjutnya, kata Menko Polhukam yaitu terkait dengan penyelesaian kasus BLBI. “Kita terus memonitor perkembangan di lapangan. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang ketat kita bisa menyelesaikannya,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Menko juga menyampaikan akan melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya Mahfud MD untuk meminta arahan terkait tugas-tugas di Kemenko Polhukam. 

“Untuk pertemuan dengan Prof. Mahfud MD itu pasti. Saya akan silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya. Saya pasti akan memohon arahan-arahan apa permasalahan yang harus diselesaikan dan kami lanjutkan walaupun kurun waktunya hanya 8 bulan. Tetapi saya tidak mengabaikan, dan akan menjaga situasi kondisi ini tetap tenang,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Menko Polhukam menyampaikan bahwa tugasnya sudah selesai. “Dengan adanya pelantikan tersebut maka tugas saya sebagai Plt. Menko Polhukam yang telah saya emban sejak keluarnya Perpres pada  tanggal 2 Februari, itu berarti saya sudah menyelesaikan tugas tersebut dan menyerahkan kepada Menko Polhukam Pak Hadi Tjahjanto,” katanya.

Tito mengatakan, saat menjadi Plt. Menko Polhikam ia memahami masukan-masukan dari para deputi dan staf ahli mengenai tugas-tugas  penting mengkoordinasikan politik, hukum, dan masalah keamanan di Indonesia. Disampaikan bahwa ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas seperti Satgas BLBI, penyelesaian kasus pelanggaran HAM terutama mekanisme yustisi, bahkan ada juga masukan detil dari deputi dan staf ahli.

“Tapi pada saat kami mengawal tugas tanggal 3 Februari saya menyampaikan kita harus fokus saja pada satu yang kita garisi yaitu membantu untuk penyelenggaraan pemilu dan mengawal pemilu untuk mengamankan pemilu. Kita memonitor, kalau ada bantuan kita akan siap memberikan bantuan melalui kementerian dan lembaga yang ada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam,” kata Tito.