APKASI Gandeng KPK Terkait Maraknya OTT Bupati

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sambangi Gedung KPK terkait maraknya bupati yang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, seperti Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari, dan Bupati Nganjuk, Taufiqqurahman, yang tengah menjalani proses hukum akibat kasus korupsi dan suap yang menjegal mereka.

Asosiasi ini bekerja sama dengan KPK untuk memberikan masukan dan melakukan pendampingan dalam rapat kerja regional. Hal ini disampaikan oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, yang juga merupakan Ketua APKASI.

"Kita meminta masukan KPK untuk dapat masuk dalam rapat kerja regional. Saat ini, terdapat 6 regional," ungkap Mardani saat ditemui wartawan setelah bertemu para pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/11/2017).

Asosiasi Kabupaten ini ditemui langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo bersama wakilnya, Basaria Panjaitan dan Saut Sitomorang. Secara keseluruhan, APKASI dan KPK baru membahas mengenai pencegahan kasus OTT di lingkungan pejabat kabupaten. Mereka ingin agar KPK dapat membantu merumuskan masalah-masalah yang terjadi di setiap lingkup regional kabupaten.

"Kita rumuskan bersama sehingga dapat menjadi jalan keluar yang baik bagi bangsa ini," tutupnya.

Meski belum ada pembahasan secara konkrit mengenai kerjasama ini, APKASI yakin, bila sudah terjalin kerjasama, maka akan membawa jalan keluar yang baik bagi permasalah korupsi yang sering kali menjaring pejabat kabupaten.

Tag: