KPK Panggil Dua Hakim Agung Terkait Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh
ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua hakim agung, yakni Desnayeti dan Yohanes Priyana pada Selasa (19/3/2024). Mereka dipanggil sebagai saksi dalam kasus penerimaan gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
"(Pemeriksaan) Bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3/2024).
Ali belum memerinci soal materi pemeriksaan yang bakal diklarifikasi terhadap kedua saksi itu. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mengusut tindak pidana korupsi yang dilakukan Gazalba Saleh.
Sebagai informasi, KPK kembali menahan Gazalba Saleh atas dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Dia diduga menerima gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Ini merupakan penahanannya yang kedua usai divonis bebas dalam perkara suap
"Sebagai bukti permulaan awal di mana dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 ditemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah sekitar Rp 15 miliar," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023) malam.
Gazalba diduga menerima gratifikasi salah satunya terkait penanganan kasasi eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Selain Edhy, dia juga diduga memperoleh gratifikasi karena telah mengatur perkara korupsi di PT Asabri yang menjerat mantan Komisaris PT Sekawan Inti Pratama Reiner Abdul Latief, dan kasus pungutan liar bongkar muat batu bara di Muara Jawa dan Pelabuhan TPK Palaran yang dilakukan eks Anggota DPRD Samarinda Jaffar Abdul Gaffar.
"Dari pengondisian isi amar putusan tersebut, GS menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi, di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo, Rennier Abdul Rahman Latief, dan peninjauan kembali dari terpidana Jafar Abdul Gaffar," ungkap Asep.
Gazalba diduga menggunakan uang hasil gratifikasi itu untuk membeli sejumlah aset, yaitu satu unit rumah di Cibubur, Jakarta Timur seharga Rp7,6 miliar dan satu bidang tanah dan bangunan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan seharga Rp5 miliar.
"Didapati pula adanya penukaran sejumlah uang ke beberapa money changer menggunakan identitas orang lain yang nilainya hingga miliaran rupiah," jelas Asep.
Gazalba diketahui tidak pernah melaporkan gratifikasi itu kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak diterima. Dia juga tidak mencantumkan aset-aset bernilai ekonomis lainnya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
Sebelumnya, KPK sudah menahan Gazalba Saleh terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas Gazalba Saleh. Ia dinilai tidak bersalah dalam kasus tersebut.
Gazalba Saleh sendiri didakwa menerima uang sebesar 20 ribu dolar Singapura untuk pengurusan perkara kasasi pidana terhadap pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Budiman Gandi. Uang yang berasal dari penggugat Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma ini diberikan pengacara mereka Yosef Parera dan Eko Suparno kepada Desy Yustria sebesar 110 ribu dolar Singapura.
Atas vonis bebas itu, KPK mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak kasasi tersebut pada Kamis (19/10/2023).
Lewat putusan ini, Gazalba Saleh resmi menghirup udara bebas. Sebab, kasasi merupakan upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan KPK selaku aparat penegak hukum.