Cegah Korea Utara Dapat Minyak Ilegal, AS dan Korsel Bentuk Gugus Tugas
ERA.id - Amerika Serikat dan Korea Selatan membentuk satuan tugas baru untuk mencegah Korea Utara mendapatkan pasokan minyak ilegal. Gugus tugas yang dibentuk dua negara ini mengacu pada kekhawatiran pasokan minyak yang digunakan untuk pasokan senajata ke Rusia.
Dalam pertemuan pertama Enhanced Disruption Task Force (EDTF) diadakan di Washington pada hari Selasa (26/3/2024) waktu setempat, lebih dari 30 pejabat dari kementerian dan lembaga membidangi diplomasi, intelijen, sanksi, dan larangan maritim hadir untuk membahas hal tersebut.
Kedua belah pihak menyatakan keprihatinan atas kemungkinan Rusia menyediakan minyak olahan ke Korea Utara, dan membahas cara-cara untuk menangguhkan kerja sama ilegal antara Moskow dan Pyongyang.
"Minyak merupakan sumber daya penting bagi pengembangan nuklir dan rudal serta postur militer Korea Utara," kata kementerian luar negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Rabu (27/3/2024).
Berdasarkan pembatasan DK PBB yang diberlakukan atas program senjata nuklir dan rudal Korea Utara, Pyongyang dibatasi untuk mengimpor 4 juta barel minyak mentah dan 500.000 barel produk olahan per tahun.
Seorang diplomat PBB mengatakan Rusia kemungkinan besar akan memveto resolusi PBB yang menyerukan kelanjutan mandat panel ahli yang memantau sanksi terhadap Korea Utara.
Panel ahli PBB yang memantau penerapan sanksi mengatakan bulan ini bahwa kapal tanker berbendera Korea Utara mungkin telah mengirimkan lebih dari 1,5 juta barel produk minyak sulingan antara 1 Januari dan 15 September tahun lalu.
Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah memasok senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Rusia dan Korea Utara telah membantah hal ini meskipun mereka berjanji untuk memperkuat kerja sama militer.
Citra satelit komersial menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara, termasuk beberapa kapal yang terkena sanksi, telah mengunjungi pelabuhan Rusia dalam beberapa pekan terakhir.
"Gugus tugas AS-Korea Selatan sedang mempertimbangkan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengganggu jaringan pengadaan minyak olahan Korea Utara, termasuk mengungkap aktivitas penghindaran sanksi, menetapkan sanksi sepihak, dan melibatkan sektor swasta dan pihak ketiga di seluruh wilayah yang secara sadar atau tidak sengaja memfasilitasi pengiriman minyak," kata Departemen Luar Negeri AS.
Lebih lanjut, gugus tugas yang dibentuk AS dan Korea Selatan juga akan menargetkan area penghindaran sanksi lainnya, termasuk penjualan batu bara.