Tak Sosialisasikan Jokowi-Ma'ruf, Caleg Akan Dihukum
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto dalam konsolidasi Tim Kampanye Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Jumat (16/11/2018). Acara ini dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Machfud Arifin dan dihadiri oleh para anggota TKD.
“Semua agar bergerak mengamankan terotorial masing-masing. Seluruh caleg baik dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialisasikan Pak Jokowi-Maruf akan diberikan sanksi. Apa yang sampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/11/2018).
Adapun bentuk sanksi yang diberikan terhadap caleg yang seperti itu, kata Hasto, diserahkan kepada masing-masing parpol. Namun secara tegas, Sekjen PDI Perjuangan itu menyebut partainya akan memberhentikan caleg yang tidak mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam kesempatan itu, Hasto mengingatkan TKD Jatim bahwa target suara nasional Jokowi-Kiai Maruf adalah 70 persen. Sehingga ia meminta seluruh tim kampanye, mesin parpol dan relawan bersatu padu memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Hasto menyebut, para caleg dari parpol koalisinya harus bisa menyosialisasikan Jokowi-Maruf dan dapat mengambil kesempatan di tengah gamangnya sejumlah partai koalisi di kubu paslon capres dan cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Salah satunya adalah Partai Demokrat yang membebaskan calegnya mendukung paslon manapun di Pilpres 2019. Sikap ini, menurut Hasto didasari karena Prabowo yang sering meminta maaf atas pernyataannya, bahkan sampai tiga kali. Hal ini diduga karena banyaknya kampanye negatif yang dilakukan oleh kubu paslon 02 tersebut. Sehingga, hal ini juga membuat Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi tak nyaman di koalisi capres dan cawapres nomor urut 02.
"Terlebih Capres, cawapres, Ketua tim dan bendahara, semua berasal dr Gerindra, jadi apa yang di dapat Mas AHY?" tanyanya.
Sekretaris TKN itu mengaku sangat paham dengan sikap partai berlambang mercy tersebut. Sebab, berkaca pada hasil survei internal yang koalisi lakukan di mana Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Nasdem dan PAN itu berimpit pemilihnya.
"Kalau Gerindra turun, partai lain yang beririsan tadi akan naik. Jadi sikap Demokrat sangat wajar untuk amankan kepentingan legislatif Partainya agar bisa berlaga di 2024," tutupnya.