AS Veto Resolusi Keanggotaan Palestina di PBB, Turki: Memalukan!

ERA.id - Wakil Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Yildiz mengkritik laporan rencana AS untuk memveto rancangan resolusi yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Yildiz mengatakan keputusan AS itu memalukan. 

Yildiz mengomentari kemungkinan veto AS sebelum pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pemungutan suara mengenai resolusi tersebut. 

“Gencatan senjata harus dicapai sesegera mungkin. Palestina harus menjadi anggota penuh (PBB), dan negosiasi menuju solusi dua negara harus dimulai dengan bantuan komunitas internasional,” kata Yildiz, dilansir Anadolu, Jumat (19/4/2024). 

Yildiz mengatakan keanggotaan penuh akan menjadi awal yang baik bagi Palestina. Namun dia menilai AS akan memveto rencana tersebut.

“Tetapi tampaknya AS akan memvetonya, dan tentu saja, ini adalah situasi yang memalukan," tegasnya.

Lalu, kata Yildiz, keprihatinan mendalam atas situasi yang memburuk di Gaza, dengan menyebutkan kehancuran yang meluas dan jumlah korban jiwa yang mencapai hampir 40.000 jiwa. 

Yildiz menekankan pentingnya persatuan internasional dalam menekan gencatan senjata. Meskipun semua orang mengkritik Israel, ada negara-negara yang merasa keberatan dan keberatan ketika mengakui Palestina. 

Dia menyoroti diskusi seputar peran penting badan PBB untuk pengungsi Palestina, atau UNRWA, dalam mendukung pengungsi Palestina dan mengecam upaya untuk membubarkan organisasi tersebut. 

“Pasukan pendudukan (Israel) di Palestina secara konsisten melanggar hukum internasional dan gagal memenuhi kewajiban mereka,” katanya. 

“Jelas bahwa pendudukan saat ini tidak dapat dilanjutkan. Kami mengadvokasi keanggotaan penuh Palestina dan mendesak masyarakat internasional untuk memulai negosiasi untuk solusi dua negara," tambahnya.

Seperti yang sudah diprediksi, AS kemudian memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Dewan beranggotakan 15 orang berkumpul di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang dibuat oleh Aljazair yang merekomendasikan penerimaan Negara Palestina untuk keanggotaan PBB. 

Keanggotaannya diblokir dengan 12 suara mendukung dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss.