Membersihkan Negeri Lewat Sistem Pencegahan Korupsi di Parpol
Hal ini yang kemudian menyebabkan lembaga antirasuah berkunjung ke markas Partai NasDem untuk menyampaikan soal Sistem Integrasi Partai Politik (SIPP) yang bertujuan untuk penguatan partai politik dalam langkah mencegah korupsi.
“Mudah-mudahan kalau partai sudah melakukan SIPP yang dikampanyekan oleh KPK maka yang pertama partai politik akan baik dari sisi tata kelola,” kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2018).
Menurut Sujanarko, jika tata kelola sudah baik maka kandidat kepala daerah maupun calon legislatif akan lebih baik. Selain mengurus soal tata kelola, ia juga meminta agar undang-undang yang mengatut soal partai politik juga dapat diperbaiki.
Apalagi menurutnya, undang-undang yang mengatur partai politik ini sudah cukup lama tidak diperbaiki. Padahal undang-undang ini harusnya mengakomodasi beberapa hal termasuk soal pengelolaan keuangan partai. Selain itu, parpol juga harusnya punya kode etik yang baik.
“Parpol harus punya kode etik yang baik. Sistem pengkaderan juga harus berjalan dengan baik, dan pengkaderan parpol juga baik. Jadi sistem rekrutmen pengkaderan kita harap juga di demokrasi internal parpol yang berjalan denhan baik,” ungkapnya.
Sujanarko juga menyebut pihaknya akan menyelenggarakan konferensi nasional pemberantasan korupsi pada 4 Desember 2018 mendatang dengan tema membangun sistem integritas partai politik.
“Ketua Umum Parpol nanti hadir dan ada semacam penandatanganan komitmen untuk membangun tata kelola di masing-masing parpol,” jelas Sujarnarko.
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko (Tasya/era.id)
Cara NasDem cegah korupsi
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyebut pihaknya sebenarnya sudah punya cara sendiri untuk mencegah korupsi di dalam partainya. Salah satunya dengan konsisten menolak mahar politik.
“Kami melaksanakannya dengan tekanan besar dan mengedepankan politik tanpa mahar politik yang secara konsisten kami lakukan. Ini kami harapkan, memberikan sumbangsih dalam pencegahan korupsi,” ujar Johnny.
Sebab dengan membebaskan mahar politik, maka Johnny pihaknya juga mengurangi beban para kontestan politik dalam semua pemilihan.
“Setidaknya setengah dari biaya politik itu sudah bisa diatasi sedangkan setengah berikutnya adalah real biaya politik seperti pengadaan APK dan kampanye itu memang biaya,” jelas anggota DPR RI tersebut.
Selain itu, Johnny juga bilang partainya juga akan secara langsung mengambil tindakan berupa sanksi pemecatan bila ada kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi meski belum ada keputusan hukum yang tetap.
“Ini sederhana karena sebelumnya mereka sudah punya pakta integritas. Ini sudah pencegahan korupsi,” tutupnya.
Baca Juga : BPN Bantah Gerindra-Demokrat Tak Harmonis