JK: Tidak Masalah Rangkap Jabatan
Jakarta, era.id - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017 mengukuhkan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar hingga 2019. Airlangga, kini masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian RI.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak mempermasalahkan rangkap jabatan untuk Airlangga. Menurutnya, itu pernah terjadi pada masa dia menjadi Wakil Presiden.
"Waktu saya wapres dulu malah ketua partai juga. Tidak bermasalah," ujar JK, usai acara penutupan Munaslub Partai Golkar 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/12/2017).
Bukan hanya dirinya, JK mengatatakan, Megawati Soekarnoputri juga pernah rangkap jabatan waktu dia menjadi Presiden. Selain itu, JK juga menyinggung nama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat kala itu.
"Ibu Mega juga ketua partai. Susilo Bambang Yudhoyono juga ketua partai, dia presiden," terangnya.
Imbauan tidak rangkap jabatan muncul dari Presiden Jokowi. Jokowi meminta menterinya tidak menjadi pengurus aktif di partai agar fokus di kabinet. Jusuf Kalla pun menyerahkan keputusan untuk Airlangga kepada presiden.
"Tergantung presiden kebijakannya," tutupnya. (Merry)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak mempermasalahkan rangkap jabatan untuk Airlangga. Menurutnya, itu pernah terjadi pada masa dia menjadi Wakil Presiden.
"Waktu saya wapres dulu malah ketua partai juga. Tidak bermasalah," ujar JK, usai acara penutupan Munaslub Partai Golkar 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/12/2017).
Bukan hanya dirinya, JK mengatatakan, Megawati Soekarnoputri juga pernah rangkap jabatan waktu dia menjadi Presiden. Selain itu, JK juga menyinggung nama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat kala itu.
"Ibu Mega juga ketua partai. Susilo Bambang Yudhoyono juga ketua partai, dia presiden," terangnya.
Imbauan tidak rangkap jabatan muncul dari Presiden Jokowi. Jokowi meminta menterinya tidak menjadi pengurus aktif di partai agar fokus di kabinet. Jusuf Kalla pun menyerahkan keputusan untuk Airlangga kepada presiden.
"Tergantung presiden kebijakannya," tutupnya. (Merry)