Soal Tak Undang Jokowi, PDIP Sebut Rakernas Hanya untuk Penjaga Demokrasi
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, pihak yang diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V partai, yakni mereka yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum.
Hal itu ditegaskan Hasto saat menanggapi pertanyaan awak media mengenai kabar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak diundang dalam Rakernas ke-V PDIP di kawasan Ancol pada 24-26 Mei 2024.
Awalnya, dia menjelaskan, Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, juga publik telah merekam jika Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi yang paling brutal.
"Dan itu terekam kuat dalam memori publik, terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman, bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
"Diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK," sambungnya.
Terlebih, lanjut dia, kondisi tersebut juga ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai hasil sengketa Pilpres 2024.
Hasto menyebut, hal itulah yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V, yakni yang memiliki semangat dalam menjaga hukum.
"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," jelas Hasto.
Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, jika PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V," ungkap dia.