Pesan Puan ke Prabowo saat Bahas Nota Keuangan: APBN Uang Rakyat, Harus Bermanfaat Untuk Rakyat

ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari ruang rakyat. Pemerintah selanjutnya harus bisa memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan di hadapan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Awalnya dia menjelaskan bahwa APBN 2025 berada di masa transisi pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu tercantum dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

"Oleh karena itu, di dalam Pembahasan

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok

Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun

2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat

untuk tetap memberikan ruang yang seluas-

luasnya bagi Pemerintahan yang baru

menjalankan program kerjanya di tahun

2025," kata Puan.

Meskipun memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru, Puan mengingatkan bahwa APBN harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Misalnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga ekonimi rakyat.

"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," kata Puan.

Di samping itu, dia juga mengingatkan tantangan bagi Prabowo-Gibran ke depan yaitu terkait masalah strukural.

Sehingga pemerintah mendatang harus  memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas dan bukannya hanya sekedar lebih baik.

"Pemerintahan ke depan semakin dituntut

untuk dapat menyelesaikan masalah

struktural di berbagai bidang agar dapat

menciptakan percepatan kemajuan dan

kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," kata Puan.

"Masalah-masalah struktural seperti antara

lain kedaulatan pangan, energi,

kesenjangan ekonomi, kemiskinan,

penciptaan lapangan kerja, industri,

ekonomi kerakyatan, Sumber Daya

Manusia, dan lain sebagainya; masih

banyak pekerjaan rumah yang harus

diselesaikan," pungkasnya.