Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari ruang rakyat. Pemerintah selanjutnya harus bisa memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikan di hadapan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Awalnya dia menjelaskan bahwa APBN 2025 berada di masa transisi pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu tercantum dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
"Oleh karena itu, di dalam Pembahasan
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun
2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat
untuk tetap memberikan ruang yang seluas-
luasnya bagi Pemerintahan yang baru
menjalankan program kerjanya di tahun
2025," kata Puan.
Meskipun memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru, Puan mengingatkan bahwa APBN harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Misalnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga ekonimi rakyat.
"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," kata Puan.
Di samping itu, dia juga mengingatkan tantangan bagi Prabowo-Gibran ke depan yaitu terkait masalah strukural.
Sehingga pemerintah mendatang harus memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas dan bukannya hanya sekedar lebih baik.
"Pemerintahan ke depan semakin dituntut
untuk dapat menyelesaikan masalah
struktural di berbagai bidang agar dapat
menciptakan percepatan kemajuan dan
kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," kata Puan.
"Masalah-masalah struktural seperti antara
lain kedaulatan pangan, energi,
kesenjangan ekonomi, kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja, industri,
ekonomi kerakyatan, Sumber Daya
Manusia, dan lain sebagainya; masih
banyak pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan," pungkasnya.
